inetnews.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima kunjungan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Tim Pemeriksa Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).
Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.
Dalam sambutannya, Darmawangsyah menyampaikan apresiasi dan penekanan pentingnya pemeriksaan kinerja sebagai sarana evaluasi tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan kinerja bukan sekedar audit, tapi momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan, menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Gowa sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bagian dari uji petik, Tim BPK RI mengadakan peninjauan langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, salah satu inovasi Pemkab Gowa yang menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kami berharap observasi ini memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan,” tambahnya.
Darmawangsyah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data yang obyektif dan transparan selama pemeriksaan berlangsung.
“Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PM, Leo Efriansyah, mengungkapkan bahwa Kabupaten Gowa dipilih sebagai lokasi sampling untuk melihat implementasi program penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
“Kami ingin melihat bagaimana program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dijalankan di daerah. Gowa menjadi contoh penting untuk evaluasi ini,” ujarnya.
Leo juga menyoroti inovasi Pemkab Gowa melalui SRMP 24 Gowa, yang menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu sudah berjalan dengan 150 siswa. Ini merupakan langkah konkrit yang menunjukkan dukungan daerah terhadap program nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini dilakukan secara tematik dengan fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Pemeriksaan tematik dilakukan di berbagai OPD terkait pembangunan manusia untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN),” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa koordinasi dengan Kemenko PM dilakukan untuk mengidentifikasi masukan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah,” tutupnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan implementasi program pembangunan manusia di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
