inetnews.co.id. Rapat gabungan komisi pembahasan LKPj bupati Enrekang Tahun 2023 akhir masa jabatan Bupati Enrekang Muslimin Bando/Asman pasca berganti Pj.Bupati Enrekang Dr H.Baba, SE.MM mulai pembahasan Komisi DPRD Enrekang.
Saat pembahasan antaranya terkait kinerja anggaran dan realisasi fisik pembangunan disorot legislator partai Demokrat Djayadi Sulaiman kinerja segenap OPD belum memberi akselerasi perbaikan kinerja pemerintahan.
Dalam perjalanan kinerja Pemda Enrekang setelah sepuluh tahun saya legislator selalu muncul persoalan sulit pembayaran baik pada ASN dan pihak ketiga dinilai fakta membingungkan dan dikeluhkan beragam masyarakat belum dibayarkan.
“apalagi selalu dihutang dan tertunda untuk pembayaran insentif serta gaji/upah, kemana uang hak mereka itu,”ujar Jayadi Sulaiman (2/04/24).
Gelombang ketidakpuasan atas hasil LKPJ 2023 ditengah kalangan DPRD sejalan dirasa masyarakat Enrekang saat ini mengalami keresahan akibat lesunya realisasi anggaran,ada Imbas pinjaman PEN dan kinerja tupoksi OPD lemah.
Kalangan dewan kritisi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan Jayadi Sulaiman menilai pemanfaatan dana juga limitatif angka pinjaman PEN dinilai tidak konstruktif dan non produktif bagi perbaikan ekonomi seperti proyek pasar semuanya dikeluhkan masyarakat.
Diduga dana pinjaman salah perhitungan berimbas banyaknya beban anggaran dan hutang belanja terus menerus. Ini disesal legislator komisi dewan seperti H.Haerul Tahir, H.Muh.Sainal, MBA, Mule, Mustain S dan lainnya.
Lanjutnya, terkait masalah proyek pasar (Disperindag) bersumber pinjaman PEN yakni pasar Sudu, Baraka dan pasar sentral Enrekang masing masing dipagu anggaran 15 milyar per unit tidak terkorelasi peningkatan ekonomi rakyat dan menjelang anggaran besat.
“meski pinjaman PEN dapat potongan 5 milyar, tapi tanggungan cicilan daerah 56,2 milyar setahun itu bukan angka sedikit ,ini beban rakyat, kita tidak punya potensi sumber pemasukan , ini hal serius jangan dianggap main main, kok sepertinya eksekutif ini menikmati akan situasi ini,”sesalnya.
Eksekutif hadir dalam pembahasan kali ini memberi atensi dengan sebisanya mengklarifikasi seperti Pj.Sekda Dr.Andi Sapada,Ka Bappelitbangda Syamsuddin Msi,tim PEN Kabag. pemerintahan Setda Aris Yasin,S.Pet, Kabid. anggaran Juhardi dan inspektorat Jaya,SSTP
“informasi data hutang ASN (sertifikasi guru) , PPPK keuangan daerah mulai tercermin tidak kredibel dan tidak singkron,coba jujur dipakai kemana uang mereka pada tahun 2023 sampai sekarang belum juga dibayar,” heran Jayadi Sulaiman.(mas)
Leave feedback about this