inetnews.co.id.Awal sebelum pembacaan rekomendasi atas LKPj.2023 era Muslimin Bando- Asman akhirnya ditolak untuk dibacakan saat Paripurna penyerahan kembali LKPj. tersebut.
Bermula penolakan pembacaan poin rekomendasi dari para Komisi sebelum dibacakan oleh Sekwan DPRD Enrekang disaat pimpinan sidang Ikrar Eran Batu juga wakil ketua I DPRD Enrekang membuka sidang paripurna penyerahan LKPj 2023 Bupati Enrekang.
“Sidang paripurna penyerahan LKPj 2023 dibuka untuk umum dan saya persilahkan Sekwan membacakan poin rekomendasi atas LKPj.2023 tersebut,”
ujar Ikrar Eran Batu (26/04/24).
Interupsi pun langsung muncul tolak pembacaan rekomendasi,sejumlah fraksi dewan menyesalkan tak jelas dari mana poin rekomendasi tersebut. Fraksi Nasdem,Gerindra,Demokrasi dan Golkar menyesalkan proses mekanisme selama proses pembahasan LKPj 2023 belum terpenuhi.
“Ini soal pertangungjawaban dari LKPj 2023 masih belum tuntas karena fraksi Gerindraatas sejumlah koreksi meminta data data yang sampai mau masuk paripurna penyerahan,”Kata Mustain Sumaele dari fraksi Gerindra (26/04/24)
Dikatakan Mustain, sebelumnya fraksi kami meminta data yang tak jelas dan belum kami terima dan saat ini sudah muncul opsi poin rekomendasi untuk disetujui atau mendapat pertimbangan dewan dari mana asal rekomendasi itu muncul di paripurna.
“Selain soal data yang diminta fraksi Gerindra terhadap mitra kerja belum terpenuhi,justru masuk sidang paripurna penetapan LKPj.2023 dan tidak satupun executif hadir pada acara ini,”sesalnya.
Lalu fraksi demokrat Jayadi Sulaeman menilai rekomendasi yang ada saat ini Abal Abal, seharusnya rekomendasi LKPj 2023 sebagai hasil pendapat gabungan komisi ternyata muncul bukan resmi dari pendapat komisi DPRD.
“Hasil rekomendasi LKPj 2023 sudah tersusun ini Abal abal siapa yang membuat karena isinya kalau dicermati tidak sesuai pendalaman dewan dengan yang dikonsultasikan dewan ke mitra kerja di provinsi Sulsel,”sesal Jayadi Sulaiman.
Legislator PBB H.Sainal ,MA mengakui, justru dalam draf rekomendasi sebagai hasil pertimbangan komisi dewan untuk penetapan LKPj 2023 secara rinci belum tampak tercantum poin mana rekomendasi dari komisi I,komisi II dan komisi III.
“Dari poin rekomendasi ini tidak berkesesuaian sama sekali dengan yang dikaji komisi dari LKPj 2023 , tidak substansial dengan masukan perbaikan dari dewan terkait banyak hal masalah yang tidak tuntas,”kata H.Muh.Sainal.
Senada legislator Nasdem Umar,SH atas situasi pendapat rekan rekannya lebih jauh mengungkap, untuk melahirkan poin rekomendasi dibawa ke paripurna perlu otentik dengan memenuhi mekanisme pendapat komisi gabungan dulu.
Fraksi Golkar Dedi Bahtiar dan Ismail Jafar mengungkap dari persoalan LKPj 2023 yang tidak jelas diselesaikan eksekutif yakni hutang pihak ketiga proyek belanja modal, pelayanan rumah sakit, Pembayaran TUKIN ASN,dana sertifikasi guru, masalah gaji PPPK.
“ini teman dewan belum temukan persoalan dari hasil kajian LKPj 2023 dari kalangan komisi, tampak rumusan rekomendasinya kok datar saja tidak ada penekanan, soal pembayaran TUKIN, hutang pihak ketiga,dana sertifikasi,gaji PPPK,tenaga honor juga soal rumah sakit,”ucapnya.
Sidang penetapan Paripurna LKPj.2023 atas desakan kalangan dewan akhirnya gagal diteruskan dan ditunda oleh pimpinan sidang Ikrar Eran Batu legislator partai Nasdem.(mas)
Paripurna Penetapan LKPj. 2023 Gagal Digelar Usai Dewan Tolak Rekomendasi Abal Abal
Inetnews.co.id.Awal sebelum pembacaan rekomendasi atas LKPj.2023 era Muslimin Bando- Asman akhirnya ditolak untuk dibacakan saat Paripurna penyerahan kembali LKPj. tersebut.
Bermula penolakan pembacaan poin rekomendasi dari para Komisi sebelum dibacakan oleh Sekwan DPRD Enrekang disaat pimpinan sidang Ikrar Eran Batu juga wakil ketua I DPRD Enrekang membuka sidang paripurna penyerahan LKPj 2023 Bupati Enrekang.
“Sidang paripurna penyerahan LKPj 2023 dibuka untuk umum dan saya persilahkan Sekwan membacakan poin rekomendasi atas LKPj.2023 tersebut,”
ujar Ikrar Eran Batu (26/04/24).
Interupsi pun langsung muncul tolak pembacaan rekomendasi,sejumlah fraksi dewan menyesalkan tak jelas dari mana poin rekomendasi tersebut. Fraksi Nasdem,Gerindra,Demokrasi dan Golkar menyesalkan proses mekanisme selama proses pembahasan LKPj 2023 belum terpenuhi.
“Ini soal pertangungjawaban dari LKPj 2023 masih belum tuntas karena fraksi Gerindraatas sejumlah koreksi meminta data data yang sampai mau masuk paripurna penyerahan,”Kata Mustain Sumaele dari fraksi Gerindra (26/04/24)
Dikatakan Mustain, sebelumnya fraksi kami meminta data yang tak jelas dan belum kami terima dan saat ini sudah muncul opsi poin rekomendasi untuk disetujui atau mendapat pertimbangan dewan dari mana asal rekomendasi itu muncul di paripurna.
“Selain soal data yang diminta fraksi Gerindra terhadap mitra kerja belum terpenuhi,justru masuk sidang paripurna penetapan LKPj.2023 dan tidak satupun executif hadir pada acara ini,”sesalnya.
Lalu fraksi demokrat Jayadi Sulaeman menilai rekomendasi yang ada saat ini Abal Abal, seharusnya rekomendasi LKPj 2023 sebagai hasil pendapat gabungan komisi ternyata muncul bukan resmi dari pendapat komisi DPRD.
“Hasil rekomendasi LKPj 2023 sudah tersusun ini Abal abal siapa yang membuat karena isinya kalau dicermati tidak sesuai pendalaman dewan dengan yang dikonsultasikan dewan ke mitra kerja di provinsi Sulsel,”sesal Jayadi Sulaiman.
Legislator PBB H.Sainal ,MA mengakui, justru dalam draf rekomendasi sebagai hasil pertimbangan komisi dewan untuk penetapan LKPj 2023 secara rinci belum tampak tercantum poin mana rekomendasi dari komisi I,komisi II dan komisi III.
“Dari poin rekomendasi ini tidak berkesesuaian sama sekali dengan yang dikaji komisi dari LKPj 2023 , tidak substansial dengan masukan perbaikan dari dewan terkait banyak hal masalah yang tidak tuntas,”kata H.Muh.Sainal.
Senada legislator Nasdem Umar,SH atas situasi pendapat rekan rekannya lebih jauh mengungkap, untuk melahirkan poin rekomendasi dibawa ke paripurna perlu otentik dengan memenuhi mekanisme pendapat komisi gabungan dulu.
Fraksi Golkar Dedi Bahtiar dan Ismail Jafar mengungkap dari persoalan LKPj 2023 yang tidak jelas diselesaikan eksekutif yakni hutang pihak ketiga proyek belanja modal, pelayanan rumah sakit, Pembayaran TUKIN ASN,dana sertifikasi guru, masalah gaji PPPK.
“ini teman dewan belum temukan persoalan dari hasil kajian LKPj 2023 dari kalangan komisi, tampak rumusan rekomendasinya kok datar saja tidak ada penekanan, soal pembayaran TUKIN, hutang pihak ketiga,dana sertifikasi,gaji PPPK,tenaga honor juga soal rumah sakit,”ucapnya.
Sidang penetapan Paripurna LKPj.2023 atas desakan kalangan dewan akhirnya gagal diteruskan dan ditunda oleh pimpinan sidang Ikrar Eran Batu legislator partai Nasdem.(mas)
Leave feedback about this