inetnews.co.id – Desa Sadar Pengawasan (DSP) ini adalah program berkala Bawaslu Gowa di Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas. Ini adalah desa yang ke empat dilaksanakan di beberapa kecamatan.
Menetapkan DSP sebagai program desa anti politik uang memiliki indikator tersendiri. Misalnya dari aspek kesadaran berdemokrasi, partisipasi pemilih dan kemauan besar warga terlibat dalam proses perbaikan mutu kualitas demokratisasi di level lokal.
Juanto dalam penyampainnya mengungkapkan bahwa Keterlibatan mereka seperti tokoh masyarakat, agama, budaya, tokoh perempuan dan kelompok-kelompok komunitas warga dari berbagai latar belakang menjadi pertimbangan.
” Kita ambil contoh kecendrungan minat mereka mulai sadar memahami perbedaan politik uang dengan sumbangan dan sedekah. Sehingga mampu terlepas dari potensi jeratan pidana.” ujarnya Kamis.(14/12/23)
Selain jeratan hukum, lanjut Avol panggilan akrab Juanto bahwa warga juga diharapkan semakin meningkatkan kecerdasan memilih, punya kemampuan analisa dan memilah menjauhi dampak dari praktek politik uang yang menggerus nilai nilai kearifan lokal.
” Jadi mereka harus paham, bahwa suaranya yang berharga itu tidak direndah-hinakan dengan nominal yang tak seberapa. Sehingga mendorong kehadiran calon legislatif dan tim tinmnya di wilayah mereka benar benar mampu membawa dan memiliki visi-misi jelas, yang sejalan untuk meningkatkan taraf hidup orang di desa.” tukas Juanto Komisioner Bawaslu Gowa Divisi Pencegahan Parmas dan Humas.(*)
Leave feedback about this