inetnews.co.id, Mubar- Terkait rencana Investor membangun 10. Gerai Indomaret yang tersebar beberapa Kecamatan di Muna Barat( Mubar) menuai banyak penolakan dan sorotan berbagai pihak.
Di mana menurut berbagai kalangan pembangunan Indomaret justru akan mematikan usaha UMKM di Mubar dan tidak berpihak terhadap rakyat kecil.
Atas dasar itu Penjabat ( PJ) Bupati Mubar, Bahri angkat bicara dan menyampaikan bahwa, sampai saat ini Pemkab Mubar belum sama sekali menyetujui perihal usulan terkait pembangunan Indomaret yang tersebar beberapa kecamatan di Mubar, di karenakan izin pembangunanya hingga saat ini belum ada.
” Ini kan baru disposisi Bupati untuk mengkaji dan uji publik dan rencananya Komunikasi Publik akan di laksanakan pada pertengahan Januari 2023 ini. Terkait dengan desas desus pembangunan Indomaret ini kita akan mengundang seluruh tokoh masyarakat untuk mendengarkan pemaparannya dari pihak Indomaret. Seandainya masyarakat menolak kita tetap akan menolak, dan pembangunan ini tidak bisa kita paksakan,” ujarnya Jumat,6 Januari 2023.
Orang Nomor satu di Mubar ini menegaskan bahwa, soal rencana pembangunan Indomaret bukan usulan dari Pemkab Mubar. Tetapi ada permohonan dari pihak perusahaan Indomaret di mana sesuai anjuran Presiden Joko Widodo, bahwa Pemkab berkewajiban memfasilitasi setiap investasi masuk dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi secara Nasional. Namun demikian PJ. Bupati Mubar tidak serta Merta menerima setiap investasi kalau seandainya menuai penolakan dari masyarakat.
” Di sini kan kita melihat dulu apakah investasi ini menguntungkan masyarakat atau tidak, jadi ini kan belum ada persetujuan dari Pemkab,” ungkapnya lagi.
Bahri menambahkan, jika dalam perjalanannya masyarakat menyetujui pembagunan gerai Indomaret di Mubar, karyawan yang bekerja adalah warga Mubar.
” Niatan saya adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan tak ada niatan saya untuk mematikan UMK,” paparnya.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM- PTSP) Mubar, Laode Hanafi menyampaikan pihaknya tetap membukakan kran setiap Perusahaan yang ingin berinvestasi, apalagi sesuai dengan visi- misi Presiden untuk tidak mempersulit setiap investasi masuk di Daerah.
” Ini sesuai rujukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan merujuk pula pada PP Nomor. 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah,” ujarnya.
Hanafi sangat mengapresiasi rencana sejumlah Perusahaan yang mulai melirik Mubar untuk menanamkan sahamnya di Mubar.
” Masuknya investasi, termasuk Indomaret ini merupakan harapan bagi menggeliatnya perkonomian masyarakat akan semakin meningkat dan akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk Warga Mubar,” ujarnya.
Meski demikian pihak DPM- PTSP belum mengeluarkan izin terkait dengan pendirian gerai Indomaret di Wilayah Mubar.” Sampai hari ini belum ada izin, insya Allah sesuai arahan Bupati kita sesegera melakukan konsultasi publik dalam waktu dekat ini. (Hirzan)
Leave feedback about this