inetnews.co.id — Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal Makassar senilai Rp1,4 triliun kini tersandung temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023. Temuan tersebut mengungkap adanya dugaan kekurangan volume pekerjaan konstruksi hingga miliaran rupiah.
Dalam laporan tersebut, salah satu masalah yang ditemukan adalah perbedaan berat baja tulangan yang digunakan dalam proyek. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dimensi pada pekerjaan konstruksi, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Temuan terkait ketidaksesuaian berat baja tulangan menjadi salah satu sorotan utama dalam laporan BPK. Penyimpangan ini mengindikasikan potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Publik kini menyoroti transparansi dan akuntabilitas proyek besar ini, yang telah menelan anggaran triliunan rupiah.
Aktivis LIRA Desak Tindakan Tegas KPK
Aktivis LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ahmad Zulkarnaen, mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai kurang responsif terhadap temuan tersebut. Zulkarnaen menegaskan bahwa dengan nilai anggaran yang sangat besar, KPK harus segera turun tangan dan mengusut tuntas proyek ini.
“Temuan BPK yang mencatat kekurangan volume pekerjaan senilai miliaran rupiah jangan hanya menjadi catatan administratif. Lembaga penegak hukum, terutama KPK, harus segera bertindak dan memproses ini lebih lanjut,” ujar Zulkarnaen kepada media, Jumat (3/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa temuan seperti ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum untuk menegakkan transparansi dan mencegah potensi kerugian negara lebih lanjut.
Pihak RS UPT Vertikal Belum Berikan Klarifikasi
Hingga kini, pihak RS UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini. Surat permintaan konfirmasi dari media belum mendapatkan balasan dari manajemen rumah sakit tersebut. Hal ini semakin memicu kekhawatiran publik terkait upaya transparansi dalam penyelesaian kasus ini.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Indonesia. Publik berharap lembaga penegak hukum seperti KPK dapat menunjukkan langkah konkret dalam menangani dugaan penyimpangan ini. Dengan keterlibatan anggaran yang sangat besar, tindakan tegas dan transparan menjadi kunci untuk memastikan proyek seperti ini berjalan sesuai aturan dan tanpa penyimpangan.
Editor: Id Tim
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
