inetnews.co.id — Polres Toraja Utara menegaskan komitmennya mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Komitmen itu diwujudkan melalui pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis solar dengan modus menggunakan mobil tangki.
Penanganan kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers serentak jajaran Polda Sulawesi Selatan yang digelar melalui Zoom Meeting dari Mako Polres Toraja Utara, Panga’, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Senin (14/9/2026).
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Kegiatan turut diikuti Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Deny Sukendar, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulsel Kasman A. Abidin, para pejabat utama Polda Sulsel, Kapolres jajaran, serta awak media.
Adapun dari Mako Polres Toraja Utara, konferensi pers diikuti langsung Kapolres Toraja Utara AKBP Yoseph Adi R. Sudrajat., didampingi Kasi Humas AKP Sette Marrung, Kasat Reskrim Iptu Ruxon, serta Kanit II Satreskrim Ipda Abdi Musrya,
Solar Subsidi Diangkut Menggunakan Mobil Tangki
Dalam pemaparannya, Polres Toraja Utara mengungkap penanganan satu kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi di wilayah Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara.
Dalam kasus tersebut, pelaku diduga melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin menggunakan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter.
BBM tersebut kemudian diduga diperjualbelikan kepada konsumen yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi.
Modus tersebut menjadi perhatian aparat karena distribusi BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok yang telah ditentukan pemerintah.
Kapolres Torut: Tidak Ada Toleransi
Usai mengikuti konferensi pers serentak bersama Polda Sulsel, Kapolres Toraja Utara AKBP Yoseph Adi R. Sudrajat menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga hak masyarakat atas subsidi energi dari pemerintah.
Menurutnya, penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program subsidi tersebut.
“BBM bersubsidi disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tindakan oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dengan membelokkan alokasi ini sangat merugikan negara dan masyarakat Toraja Utara secara umum,” tegasnya.
Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Toraja Utara.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak, baik penyalur maupun konsumen, agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Polres Toraja Utara bersama instansi terkait akan terus meningkatkan pengawasan dan tidak ragu menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran niaga BBM,” ujarnya.
Terancam Enam Tahun Penjara
Dalam perkara tersebut, pelaku disangkakan melanggar Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Atas ketentuan tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kapolres berharap proses penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat pengawasan distribusi BBM di wilayah Toraja Utara.
“Penindakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas pasokan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Toraja Utara agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
Editor: ID Mr









