Hukrim  

Kadis Perkimtan Gowa Jadi Tersangka, Dugaan Setoran Izin Bangunan Rp1,8 Miliar Terkuak

Kadis Perkimtan Gowa, Abdullah Sirajuddin, saat berada di Mapolres Gowa pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan PBG

inetnews.co.id  — Dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan perizinan bangunan di Kabupaten Gowa akhirnya meledak ke permukaan.

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gowa resmi menetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa, Abdullah Sirajuddin (AS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan jabatan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Penetapan tersangka diumumkan langsung Kapolres Gowa, Muhammad Aldy Sulaiman, dalam konferensi pers di Mapolres Gowa, Kamis malam (18/6/2026), setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan mendalam dan pemeriksaan maraton terhadap AS selama kurang lebih delapan jam.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AS diduga memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk meminta sejumlah uang kepada para pengembang perumahan dan pelaku usaha dengan dalih memperlancar proses penerbitan PBG dan SLF.

BACA JUGA  Polri Ungkap Penipuan Robot Trading Net89, 15 Tersangka dan Sita Aset Rp1,5 Trilun

Kasus ini menjadi sorotan serius karena penyidik menemukan indikasi aliran dana dalam jumlah fantastis. Dana yang diduga berasal dari praktik pemerasan tersebut disebut dikumpulkan melalui rekening seorang bawahan berinisial SFJ yang saat ini berstatus saksi.

Dari penelusuran awal, Unit Tipikor menemukan transaksi yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar hanya dari satu rekening yang berhasil diidentifikasi.

“Temuan tersebut baru berasal dari satu rekening yang berhasil kami identifikasi. Penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan ditemukan aliran dana maupun rekening lainnya,” tegas AKBP Muhammad Aldy Sulaiman.

Penyidik menduga praktik tersebut telah berlangsung secara sistematis dan melibatkan mekanisme pengumpulan dana yang terstruktur. Hingga kini sedikitnya 58 saksi telah diperiksa, mulai dari aparatur Dinas Parkimtan, pengembang perumahan, pelaku usaha hingga pihak lain yang dianggap mengetahui proses dan pola pengurusan perizinan tersebut.

BACA JUGA  Viral Hina Profesi Seniman “Murahan dan Sengsara” Aipda Hendra Dicopot dan Ditahan

Untuk memperkuat konstruksi perkara, Unit Tipikor Polres Gowa menggandeng sejumlah lembaga strategis, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, guna menelusuri aliran dana serta mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Hasil penyelidikan sementara juga mengarah pada dugaan bahwa sebagian dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Atas kasus tersebut, AS dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BACA JUGA  Tinggalkan Rumah, Gadis 16 Tahun Terperdaya Tukang Ojek di Maros Hingga di Perkosa 20 Kali

Pengungkapan kasus ini membuka tabir dugaan praktik pungutan ilegal di sektor perizinan bangunan yang selama ini menjadi keluhan sejumlah pelaku usaha. Penyidik menegaskan proses hukum masih berjalan dan peluang munculnya fakta baru maupun pihak lain yang ikut terlibat masih sangat terbuka.

Editor : ID Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Tiktok