inetnews.co.id — Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan korupsi Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD Tana Toraja Tahun 2017.
Aksi yang digelar di ruas Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, ini menjadi jilid ketiga setelah dua gelombang sebelumnya dinilai belum mendapat respons memadai dari aparat penegak hukum.
Puluhan massa aksi menutup jalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi ART DPRD Tana Toraja yang Diduga Mandek”. Selain turun ke jalan, GMPH Sul-Sel juga resmi melayangkan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Dalam aksinya, GMPH Sul-Sel menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
-
Mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa penanganan dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja yang disinyalir terdapat praktik penerimaan setoran gelap.
-
Menuntut pencopotan Kepala Kejati Sulsel karena dinilai tidak becus menangani perkara tersebut yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
-
Menegakkan supremasi hukum di internal Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Ketua GMPH Sul-Sel, Ryyan Saputra, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal kasus ini.
“Kami berharap Kejati Sulsel transparan dalam penanganan perkara ini. Jangan sampai laporan kami hanya disimpan tanpa tindak lanjut. Jika tidak ada progres, kami akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih tegas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmin, menyatakan pihaknya telah menerima laporan resmi GMPH Sul-Sel.
“Laporan terkait dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja sudah kami terima, besok akan saya hubungi untuk memberikan tanda bukti laporan yang diajukan adik-adik,” jelasnya.
Aksi jilid III ini menegaskan bahwa mahasiswa menolak diam terhadap dugaan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
GMPH Sul-Sel menyatakan akan terus melakukan pengawalan hingga kasus ini ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
Editor : ID Mr
Follow Berita: Inet News di TikTok
