inetnews.co.id — Peta politik Afrika kembali mengalami pergeseran signifikan setelah Pemerintah Mali resmi mencabut pengakuannya terhadap Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR), entitas yang selama ini dikaitkan dengan gerakan separatis Polisario di wilayah Sahara Barat.
Keputusan strategis ini diumumkan bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, ke ibu kota Bamako dalam rangkaian agenda diplomatik memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah melalui kajian komprehensif terhadap berbagai dokumen dan dinamika geopolitik yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Sahara.
“Keputusan ini mencerminkan komitmen Mali terhadap perdamaian dan keamanan regional,” tegas Diop dalam pernyataannya.
Dengan keputusan tersebut, Mali secara resmi mengakhiri pengakuan terhadap SADR yang telah berlangsung sejak 1980. Lebih dari itu, Bamako juga menyatakan dukungan penuh terhadap Rencana Otonomi yang diusulkan Maroko sebagai solusi paling realistis, kredibel, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik Sahara Barat.
Pemerintah Mali menilai bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan jalan tengah yang mampu menjamin stabilitas politik sekaligus membuka ruang bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Langkah Mali ini menambah daftar negara yang menarik dukungan terhadap kelompok separatis Polisario. Dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan semakin banyak negara yang beralih mendukung solusi otonomi yang diusung Maroko.
Dukungan internasional terhadap pendekatan ini pun terus menguat. Lebih dari 120 negara disebut telah melihat Rencana Otonomi Maroko sebagai opsi paling kredibel untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Sejumlah kekuatan besar dunia, termasuk negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, juga mendorong penyelesaian politik yang realistis dan berkelanjutan.
Di Indonesia, dukungan terhadap langkah Mali turut disampaikan oleh Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), Wilson Lalengke. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai langkah berani yang mencerminkan keberpihakan pada realitas hukum internasional dan upaya nyata menciptakan perdamaian.
“Pencabutan pengakuan terhadap SADR merupakan sinyal kuat bahwa dunia mulai meninggalkan narasi lama dan beralih pada solusi yang lebih rasional dan berorientasi masa depan,” ujarnya dari Jakarta.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa dukungan terhadap Rencana Otonomi Maroko menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan Afrika Utara.
Keputusan Mali juga sejalan dengan arah kebijakan internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang menekankan pentingnya solusi politik yang realistis dan dapat diterima semua pihak. Resolusi tersebut juga mendorong keterlibatan aktif negara-negara terkait dalam proses dialog yang difasilitasi PBB.
Pemerintah Mali memastikan bahwa kebijakan terbaru ini akan segera dikomunikasikan kepada berbagai organisasi regional dan internasional, serta kepada seluruh perwakilan diplomatiknya di berbagai negara.
Langkah tegas Bamako ini dipandang sebagai momentum penting yang berpotensi mempercepat penyelesaian konflik Sahara Barat, sekaligus memperkuat stabilitas dan kerja sama di kawasan Afrika secara keseluruhan.
Editor : RNL/ID Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Tiktok
