inetnews.co.id. Pengembangan Rumah Sakit Umum Pratama Hj.Puang Sabbe yang dimiliki Pemkab Enrekang terus berbenah dengan penambahan gedung layanan pasien berlantai II.
Bahkan Gedung baru atas dana proyek pusat diatas 5 Milyar (DAK) ini tampak megah dan mulai difungsikan bagi sejumlah pelayanan pasien serta punya potensi besar sebagai rumah sakit rujukan puskesmas di kabupaten Enrekang (Sulsel).
Gedung baru setinggi dua lantai ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan kesehatan di wilayah Duri komplek dan sekitar Kabupaten Enrekang dengan memiliki tambahan ruang rawat inap serta basement perparkiran kendaraan.
“Basement dibawah gedung bertingkat itu sangat representatif mengatasi keterbatasan areal lingkungan RS Pratama Hj. Puang Sabbe,”aku Mahyudi warga kelurahan Lakawan (15/8/2025).
Keberadaan gedung baru yang berdiri megah diterangkan direktur RS Pratama drg.Nusriati,SKG.M.
Adm.Kes,pemindahan layanan dari gedung lama ke gedung baru ditandai proses pemindahan telah mencapai 100 persen.
Di gedung layanan yang baru untuk pemanfaatan kamar rawat inap ada 8 kamar perawatan dan 32 tempat tidur,
“kami sudah memanfaatkan sebagian tempat tidur ketika kamar rawat inap di gedung lama full. Rencana kami akan fungsikan semua setelah pemasangan tirai yang lagi on proses,” jelas drg. Nusriati, SKG,M.Adm.Kes.
Untuk motivasi peningkatan pelayanan Rumah sakit Pratama menuju RSU kelas D kini diusianya yang ke XVI tahun disambut antusias masyarakat sekitar, dinilai mempermudah jangkauan pengobatan.
Akan tetapi justru kesandung beban hutang proyek TA 2024 atas gedung LT II dengan basement untuk lahan parkir kendaraan atau armada operasional yang ternyata masalah akses lahan tersebut terselesaikan berkat bantuan tokoh masyarakat
Lanjut Direktur Hj.Puang Sabbe drg. Nusriati dalam menghadirkan layanan kesehatan berkualitas,jarak terjangkau dan baik ini justru berhutang pada pihak ketiga kontraktor CV.Agrima.
Dalam hal ini diluruskan drg. Nusriati,SKG,
M.Adm.Kes mengungkapkan,
masih ada hutang anggaran proyek yang belum dituntaskan oleh Pemda Enrekang kepada pihak pelaksana sebesar 400 juta dan bukan dana retensi.
“Retensi itu nilainya 5 persen atau sekitar 264.958.000 sementara pelaksana masih belum di bayar oleh pemkab sebesar 7,6 persen atau sekitar 402.736.000, pada dasarnya memang daerah masih berutang ke penyedia jasa sebesar itu 400 jutaan,”jelasnya.(mas)
