BEM Se-Makassar Turun Aksi, Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Aliansi BEM Se-Makassar Gelar Aksi Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran di Fly Over dan Depan Kantor DPRD Sulsel

inetnews.co.id — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas se-kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi strategis, yakni Fly Over dan depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan, pada Kamis, (23/1/2025)

Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 tahun lalu

Presiden BEM Universitas Negeri Makassar, Hasrul, selaku Jendralap aksi mengungkapkan Demonstrasi tersebut digerakkan oleh berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan bahkan semakin kompleks di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Beberapa isu utama yang disorot meliputi lemahnya penegakan hukum, tindakan represif aparat kepolisian, pembengkakan jumlah kementerian yang dinilai menguras anggaran negara, hingga stagnasi pemberantasan korupsi.

“Seharusnya rezim Prabowo-Gibran menjadikan segala permasalahan di masa lalu sebagai pembelajaran. Namun nyatanya, hingga hari ini, tepatnya selama 100 hari kerja Prabowo-Gibran, justru semakin banyak problematika yang terjadi. Seperti penegakan hukum yang tumpul, maraknya tindakan represif aparat kepolisian, pembengkakan kementerian yang menguras APBN, kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik, dan berbagai permasalahan lainnya,” ujar Hasrul

Hasrul menjelaskan bahwa aksi ini merupakan hasil kajian dan konsolidasi internal yang telah dilakukan BEM dari berbagai universitas di Makassar. Salah satu tuntutan utama mereka adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah tegas dalam memberantas korupsi.

“Belum lagi jika kita berbicara tentang kasus korupsi yang tidak mampu diberantas dengan tindakan tegas. Salah satu yang kami desak adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bentuk pemberian efek jera bagi para koruptor. Oleh karena itu, kami menyampaikan aspirasi ini agar DPRD Provinsi dapat meneruskannya ke pemerintah pusat,” lanjut Hasrul.

Namun, hingga malam hari setelah berjam-jam menyampaikan orasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan, tak satu pun anggota DPRD yang menemui massa aksi. Hal ini memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa, yang menilai representasi masyarakat Sulawesi Selatan tidak mendapat perhatian yang semestinya dari para wakil rakyat.

“Kami merasa diabaikan. Padahal, kehadiran kami membawa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang berharap adanya perbaikan nyata dari pemerintah,” ungkap Hasrul dengan nada kecewa.

Di akhir aksinya, Hasrul menegaskan bahwa ini adalah langkah awal dari gerakan mahasiswa yang lebih besar. Ia berjanji bahwa aksi serupa akan terus dilakukan hingga aspirasi mereka didengar.

“Kami akan kembali turun ke jalan hingga aspirasi mahasiswa dan masyarakat benar-benar didengar oleh para wakil rakyat,” tutupnya.

Aksi ini berjalan tertib, meskipun terdapat kemacetan di beberapa titik akibat konsentrasi massa di lokasi demonstrasi. Aparat kepolisian berjaga untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.

Id Mr

Follow Berita Inetnews.co.id di Google News

Exit mobile version