inetnews.co.id — Aktivitas pengambilan material gunung yang diduga tidak mengantongi izin di kawasan karst Bontolempangan, Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Bontoa, masih terus berlangsung hingga Selasa (23/06/2026).
Kondisi ini kembali memicu sorotan publik dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, sejumlah alat berat dan kendaraan pengangkut material terlihat masih aktif beroperasi.
Aktivitas pengerukan tersebut diduga telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan menyebabkan perubahan kontur pada sebagian kawasan perbukitan karst.
Kawasan karst Bontolempangan sendiri merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki fungsi ekologis penting, terutama sebagai daerah resapan air serta penyangga keseimbangan lingkungan. Selain itu, kawasan ini juga menjadi salah satu kekayaan geologi yang menjadi ciri khas wilayah Maros.
Seorang sopir yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa aktivitas pengambilan material tersebut dikelola oleh seseorang bernama Hambali.
“Yang kelola di sini Pak Hambali,” ujarnya singkat.
Saat dikonfirmasi, Hambali yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan mengakui bahwa aktivitas tersebut belum memiliki izin resmi.
Sementara itu, Kepala Desa Bontolempangan, Muhammad Warif, mengakui bahwa aktivitas tersebut menimbulkan dampak yang kompleks bagi masyarakat.
Di satu sisi, aktivitas itu menyebabkan kerusakan infrastruktur desa seperti jalan akibat mobilitas kendaraan berat, serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius.
“Namun di sisi lain, sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada aktivitas tersebut karena keterbatasan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya solusi yang komprehensif agar kebutuhan ekonomi warga tetap terpenuhi tanpa bergantung pada aktivitas yang berpotensi melanggar aturan maupun merusak lingkungan.
Warif juga menegaskan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan maupun penindakan aktivitas pertambangan.
“Pengawasan dan penegakan hukum berada pada instansi teknis dan aparat penegak hukum yang berwenang,” tegasnya.
Terkait adanya dugaan pembiaran, ia menyebut pemerintah desa lebih berperan menjaga stabilitas sosial serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasatres Polres Maros, AKP. Ridwan belum memberikan keterangan resmi terkait konfirmasi media mengenai aktivitas tersebut sekalipun sudah dikonfirmasi via WhatsAppnya, selasa (23/6/2026)
Sampai saat ini, belum ada informasi resmi terkait adanya tindakan administratif maupun teguran dari instansi berwenang terhadap aktivitas di kawasan tersebut.
Editor : Amor/ID Mr










