inetnews.co.id — Polemik anggaran Tim Layanan Cepat Atasi Kemiskinan (LACAK) Kabupaten Gowa kembali menuai sorotan publik.
Forum Koalisi Rakyat Bersatu (F-KRB) menilai program tersebut masih dibayangi persoalan serius, mulai dari ketidaksinkronan data, pernyataan pejabat yang saling bertentangan, hingga ketidakjelasan penanggung jawab pengelolaan anggaran.
Ketua F-KRB, Muhammad Darwis, menegaskan bahwa persoalan LACAK tidak lagi semata soal besar kecilnya anggaran, melainkan menyangkut transparansi kebijakan dan akuntabilitas penggunaan uang publik.
“Program membantu warga miskin tentu niatnya baik. Namun ketika data, pernyataan, dan struktur tanggung jawabnya tidak sinkron, maka wajar publik mempertanyakan akuntabilitasnya,” ujar Darwis kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Data Relawan Dinilai Janggal
F-KRB menyoroti perbedaan mencolok terkait jumlah anggota Tim LACAK yang disampaikan ke publik.
Dalam satu pernyataan resmi, Ketua Tim LACAK menyebut terdapat 867 relawan yang tersebar di 18 kecamatan, 167 desa/kelurahan, dan 675 dusun.
Namun, dalam keterangan lain kepada media, jumlah anggota Tim LACAK justru disebut hanya 192 orang.
“Ini bukan selisih kecil. Perbedaan antara 192 dan 867 orang sangat signifikan. Pertanyaannya, data mana yang dijadikan dasar penyusunan anggaran APBD?” tegas Darwis.
Menurutnya, ketidaksamaan data tersebut berpotensi memengaruhi perhitungan insentif, biaya operasional, hingga penilaian efektivitas program.
“Kalau jumlah personelnya saja tidak jelas, bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa anggaran disusun secara rasional dan terukur?” lanjutnya.
Tanggung Jawab Anggaran Dipertanyakan
Selain soal data, F-KRB juga menyoroti pernyataan yang dinilai saling bertolak belakang antara Dinas Sosial dan Ketua Tim LACAK terkait pengelolaan anggaran.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial disebut menyatakan bahwa detail penggunaan anggaran berada di ranah Ketua atau Bendahara Tim LACAK. Namun di sisi lain,
Ketua Tim LACAK justru menyebut dirinya tidak terlibat langsung dalam pengurusan keuangan.
“Ini yang kami nilai berbahaya. Jika PPTK menunjuk ketua tim, sementara ketua tim mengaku tidak mengetahui detail keuangan, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya penanggung jawab uang rakyat?” kata Darwis.
Ia menegaskan, dalam tata kelola keuangan daerah, tidak boleh ada ruang abu-abu yang mengaburkan pertanggungjawaban.
“APBD bukan uang pribadi. Harus jelas siapa yang merencanakan, siapa yang mengelola, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Anggaran Rp713 Juta Diminta Transparan
Diketahui, Tim LACAK menerima anggaran sebesar Rp213,5 juta pada akhir 2025, dan kembali direncanakan memperoleh Rp500 juta pada 2026, sehingga total anggaran yang disiapkan mencapai Rp713 juta.
F-KRB menilai, di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, penggunaan dana ratusan juta rupiah seharusnya diiringi dengan keterbukaan informasi yang memadai.
“Publik tidak cukup hanya disuguhi narasi kemanusiaan. Yang dibutuhkan adalah data, indikator kinerja, output terukur, serta laporan penggunaan anggaran yang mudah diakses,” ujar Darwis.
Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa selama ini telah memiliki sistem pendataan fakir miskin yang melibatkan camat, lurah, kepala desa, hingga RT dan RW, yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan tanpa anggaran besar.
“Ketika muncul program baru dengan anggaran ratusan juta, maka nilai tambahnya harus jelas. Jangan sampai justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi pemborosan,” katanya.
Desak Evaluasi Terbuka
Atas berbagai persoalan tersebut, F-KRB mendesak Pemkab Gowa dan DPRD untuk melakukan evaluasi terbuka terhadap program LACAK, khususnya terkait:
-Konsistensi data jumlah anggota
-Struktur organisasi dan kewenangan
-Mekanisme pengelolaan anggaran
-Dampak nyata dan terukur terhadap penurunan kemiskinan ekstrem
“Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Jika program ini memang baik, maka tidak ada alasan untuk menutup-nutupi data,” tutup Darwis.
