inetnews.co.id. Gowa – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Yusnaeni menghimbau peserta pemilu untuk melakukan penertiban APK secara mandiri sebelum masa tenang, yakni 11-13 Februari 2024. Jika masih ada APK yang belum ditertibkan oleh peserta pemilu hingga masa tenang telah masuk, maka Bawaslu bersama Pokja Penertiban APK beserta stakeholder terkait tingkat Kabupaten dan Kecamatan akan melakukan pembersihan
inetnews.co.id. Gowa – Pembagian Bansos PBP (Penerima Bantuan Pangan) di Kabupaten Gowa sudah mulai tersalurkan dibeberapa Kecamatan dan dibagikan tiap kelurahan. Senin.(05/02/24) Pasalnya, Bansos tersebut adalah bantuan dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemkab dan akan langsung diberikan kepada warga Masyarakat, hal ini seperti yang ditemukan di kelurahan Romang Polong, di Kecamatan Sombaopu, Gowa ini
inetnews.co.id. Makassar — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo didapuk menjadi nakhoda baru Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2029. Adnan yang juga Ketua PMI Sulsel ini terpilih pada Musyawarah Daerah (Musda) IX Gerakan Pramuka Kwarda Sulsel, Sabtu,(27/01/24) Ruang pengabdian baru Adnan sebagai salah seorang tokoh milenial yang berdedikasi tentunya akan memberikan
inetnews.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dengan tema; ‘Peran Partispasi Difabel dalam Mendorong Aksesibilitas Pemilu Inklusif yang Bermartabat dan Berkualitas 2024’, dilaksanakan di Gowa, (23/12/2023). Anggota Bawaslu Gowa, Koordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas, Juanto, hadir sebagai pembicara. Hadir pula Kasubag Pengawasan, Abdul Basit, dan Aktivis Sosial,
inetnews.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa membuka pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Sebanyak 2.133 orang dibutuhkan untuk bertugas mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS di Kabupaten Gowa. Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Koordiv SDMO dan Diklat Muhtar Muis, mengatakan proses pendaftaran PTPS akan dilakukan pada tanggal 02-06 Januari 2024 mendatang “Bawaslu
inetnews.co.id – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa, Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran, Yusnaeni, yang juga merupakan penanggungjawab tim fasilitasi pengawasan kampanye, menyampaikan, pihak Bawaslu Gowa telah melakukan aktivitas pencegahan pelanggaran sebanyak 462 kali selama Tahapan Pelaksanaan Kampanye. Hal tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti imbauan tertulis dan pencegahan secara langsung selama kegiatan kampanye
inetnews.co.id – Puluhan Pelajar dan Mahasiswa melakukan aksi Unras Geruduk didepan Kantor KPU Gowa, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Sombaopu, Gowa. Kamis.(21/12/23) Aksi Unras tersebut tergabung dalam APMI (Aksi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia) yang dikomandoi oleh Jenderal lapangan Haidir dengan estimasi massa sekitar 70 (Tujuh puluh) Orang dengan mengangkat grand Issue “tanggal 14 Februari 2024 Gowa wajib
inetnews.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa meminta Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Gowa untuk mengantisipasi potensi kerawanan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Gowa, Kordiv pencegahan, Parmas dan Humas, Juanto, pada pembukaan kegiatan Bimbingan Tekhnis Pengawasan logistik yang digelar Bawaslu Gowa di Makassar. Mengingat tahapan distrubusi logistik
inetnews.co.id – Desa Sadar Pengawasan (DSP) ini adalah program berkala Bawaslu Gowa di Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas. Ini adalah desa yang ke empat dilaksanakan di beberapa kecamatan. Menetapkan DSP sebagai program desa anti politik uang memiliki indikator tersendiri. Misalnya dari aspek kesadaran berdemokrasi, partisipasi pemilih dan kemauan besar warga terlibat dalam proses perbaikan mutu
inetnews.co.id – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK) yang terdiri dari GERAK MISI, KAMRI dan FK-GARDA kembali melakukan aksi demo, Rabu.(13/12/23) Aksi tersebut terkait kasus dugaan beroperasinya kembali perusahaan yang bergerak dibidang salah satu infrastruktur digital yang diketahui tanpa izin serta tidak melibatkan Dinas PU (Pekerjaan Umum) Dengan adanya hal tersebut,
