DPRD Takalar “Kunci” 32 Rekomendasi, Infrastruktur Jadi Sorotan

Dari kiri ke kanan- Bupati Takalar. Mohammad Firdaus Daeng Manye, Ketua DPRD H. Muhammad Rijal, dan Wakil Ketua II Irwan, duduk bertiga dalam Rapat Paripurna yang digelar di lantai II Gedung DPRD Takalar, Kamis (30/4/2026).

inetnews.co.id — DPRD Kabupaten Takalar melalui Panitia Khusus (Pansus) resmi melahirkan 32 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di lantai II Gedung DPRD Takalar, Kamis (30/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Muhammad Rijal, didampingi Wakil Ketua II Irwan, serta dihadiri anggota dewan, Forkopimda, dan jajaran pemerintah daerah.

Dalam forum itu, dokumen rekomendasi Pansus secara resmi diserahkan kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

BACA JUGA  Pengukuhan Paskibraka Takalar 2025, Siap Kibarkan Merah Putih di HUT RI ke-80

Ketua Pansus, Habibie Abdullah, menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan berisi catatan strategis yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan jembatan yang dinilai masih menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah.

Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menyerahkan catatan rekomendasi kepada Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, DPRD juga menyoroti sektor pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, dengan mendorong langkah konkret pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan kembali Rumah Sakit Galesong.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar menyampaikan apresiasi atas kerja Pansus DPRD yang dinilai telah memberikan masukan konstruktif bagi arah pembangunan daerah.

BACA JUGA  Takalar Bidik Investasi Global, Daeng Manye Sambangi KBRI Beijing

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ke depan.

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rapat paripurna ini juga dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat se-Takalar, serta unsur kepolisian dan kejaksaan.

Dengan lahirnya 32 rekomendasi tersebut, publik berharap tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat Takalar.

BACA JUGA  Bupati Takalar Serahkan LKPJ 2024 ke DPRD: IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Naik

Editor : ID Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Tiktok