Makassar, Inetnews.co.id | Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai lamban.
Banyak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluh karena dokumennya menumpuk di ULP.
Padahal, realisasi program semakin mendesak jelang akhir tahun.
Itu juga mempengaruhi lambannya serapan anggaran hingga triwulan ke IV.
Seperti dikeluhkan Kepala Bidang Teknik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Irma Yanti Ishak.
Dinas PU tidak mau mengambil risiko untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut jika tendernya selesai jelang akhir tahun.
“Kebanyakan berproses di ULP itu memakan waktu tidak sebentar, saat tender selesai waktu yang tersisa sangat sedikit sehingga kami tidak ingin ambil risiko,” katanya beberapa waktu lalu.
Terpisah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan, pihaknya sudah memanggil kabag pengadaan barang jasa ihwal keluhan OPD.
Dalam waktu dekat, kata Helmy akan ada perombakan terhadap tim atau kelompok kerja (Pokja) ULP.
ULP sudah kita panggil kemarin dan mudah mudahan dalam waktu dekat sudah ada perombakan terhadap tim ULP, tim pokjanya,” kata Helmy.
Pokja yang lama akan dibubarkan, kemudian Pemkot Makassar akan membentuk Pokja yang baru.
Rencananya, mereka akan mengikuti seleksi atau uji kompetensi untuk mengisi kriteria Pokja yang diinginkan.
“Pokja lama kita bubarkan, akan kita perbaiki kita akan uji ulang kembali, uji kompetensi,” jelasnya.
Selain perombakan, personel Pokja juga akan ditambah. Tim yang ada sekarang ini sangat terbatas hanya 7 Pokja.
Sementara jika disesuaikan dengan kebutuhan, harusnya ada 30 Pokja yang mengurusi proses lelang di Pemkot Makassar.
“Tentu dengan 7 Pokja itu sangat tidak mencukupi dengan kondisi kota. Saat ini idealnya, kalau berhitung sekitar 20 sampai 30 pokja, memang butuh banyak personel di atas karena paket paket kita kan cukup banyak,” katanya.(*)
