inetnews.co.id — Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik tajam dari publik.
Sorotan warganet terutama mengarah pada arah politik luar negeri Indonesia serta potensi beban dana negara yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.
Di media sosial, langkah tersebut dinilai kontradiktif dengan narasi politik Prabowo yang selama ini menegaskan sikap tidak tunduk pada kekuatan asing.
Sejumlah warganet bahkan menyindir Indonesia seolah ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kepentingan Amerika Serikat.
“Katanya tidak tunduk sama asing, kok sekarang malah gabung. Ini malah jadi antek?” tulis seorang warganet, Kamis (29/1/2026).
Nada kritik semakin keras ketika muncul informasi bahwa negara-negara peserta Dewan Perdamaian Gaza diundang untuk memberikan kontribusi dana lebih dari USD 1 miliar atau setara Rp16,7 triliun.
“Rakyat disuruh sabar, negara malah keluarin triliunan buat forum luar negeri,” tulis warganet lain.
“Kalau sukarela, kenapa kesannya Indonesia harus bayar mahal?” sambung komentar lainnya.
“Ini perdamaian Gaza atau Prabowo cari aman secara geopolitik?” sindir akun lain.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan langkah realistis dan strategis untuk memastikan Dewan Perdamaian Gaza berjalan sesuai tujuan awal, yakni menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil Palestina.
“Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugiono usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Sugiono menjelaskan, kontribusi dana tersebut tidak bersifat wajib. Negara yang menyetor dana akan memperoleh status anggota tetap selama tiga tahun, sementara negara yang tidak memberikan kontribusi tetap dapat bergabung dengan status keikutsertaan terbatas.
“Kalau satu negara ikut berpartisipasi membayar, itu artinya dia menjadi anggota permanen,” jelasnya.
Menurut Sugiono, dana yang terkumpul akan difokuskan untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, mengingat kerusakan infrastruktur dan krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan rinci terkait posisi Indonesia, besaran kontribusi yang disiapkan, serta jaminan bahwa keterlibatan tersebut benar-benar berdampak nyata bagi penghentian agresi Israel.
Kondisi ini memperkuat skeptisisme publik yang menilai Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi forum simbolik tanpa daya tekan nyata.
