inetnews.co.id. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Sulawesi Selatan, mencari solusi akan rencana merumahkan 1.070 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut pada tahun 2021 dan 2022 mulai tahun 2026.
Melalui pihak BKPSDM Enrekang jika kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penekanan beban keuangan daerah, tetapi berpotensi memicu persoalan signifikan, terutama di sektor pendidikan, karena ribuan guru PPPK terancam kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Dalam wacana tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Enrekang, Kurniawan, pada Sabtu (25/10/2025) bahwa opsi merumahkan PPPK angkatan 2021 dan 2022 ini muncul karena kontrak mereka yang berdurasi lima tahun diterbitkan saat kondisi fiskal daerah masih stabil.
“sementara kini Pemkab dihadapkan pada keharusan efisiensi anggaran, Iya, ini ada rencana merumahkan PPPK angkatan 2021 dan 2022. Namun, kami tegaskan ini opsi dan akan dibahas saat pembahasan APBD 2026,” ujar Kurniawan.
Dia menjelaskan lebih lanjut, kebijakan “merumahkan” berbeda dengan pemutusan kontrak. PPPK yang dirumahkan akan memiliki peluang untuk dipekerjakan kembali apabila kondisi keuangan daerah telah pulih dan stabil.
“Kalau dirumahkan artinya saat kondisi keuangan daerah membaik bisa bekerja kembali. Jadi bukan diputus,” tegas kurniawan.
Terkait Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga menerangkan wacana tersebut setelah dianalisa mendalam dan dalam pengkajian tim anggaran dan Banggar DPRD Enrekang karena terjadinya belanja pegawai dalam APBD kedepan yang sesuai perundangan tidak terlalu melebihi tajam dengan belanja pembangunan.
“Wacana itu tidak menutup dilaksanakan, setelah terjalin komunikasi dan koordiansi bersama DPRD Enrekang , tentunya masih dalam kajian mendalam untuk langkah yang terbaik,”jelasnya.(mas)
