inetnews.co.id — Proyek pembangunan Gedung Bola Soba di Kabupaten Bone kini menjadi sorotan tajam publik. Alih-alih menjadi ikon kebudayaan dan simbol kemegahan daerah, bangunan ini justru menjelma sebagai monumen kemubaziran yang memalukan.
Proyek dengan anggaran fantastis senilai Rp10,7 miliar itu kini mangkrak dan tak kunjung difungsikan, meski telah melewati tenggat waktu penyelesaian sejak Juni 2023. Sudah hampir dua tahun berlalu, gedung tersebut tetap terbengkalai, kosong, dan tak berguna.
BACA JUGA: kejagung beberkan skema korupsi pengadaan laptop chromebook di kemendikbudristek
Kegagalan Fisik dan Gagalnya Penegakan Hukum
Kondisi gedung yang kini tak ubahnya bangunan mati menjadi simbol lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Bone. Publik pun mulai mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum, khususnya Polres Bone, yang dinilai mandek dan tidak transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi di balik proyek ini.
“Sudah beberapa kali Kapolres ganti, tapi kasus ini tetap mandek. Seperti ada kekuatan besar yang kebal hukum,” ujar Ketua Umum LSM Lamellong, Muhammad Rusdi, saat ditemui di salah satu warkop di Bone, Kamis (26/6/2025).
Rusdi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Bone yang baru, namun hingga kini belum ada hasil konkret. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada perkembangan penyelidikan, dan tak ada kejelasan hukum yang memuaskan publik.
“Kapolres Bone yang sekarang terkesan tak punya nyali. Kalau memang takut, ya mundur saja!” tegas Rusdi.
Dugaan “Sandera Kasus” dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Kemarahan masyarakat mencuat setelah mencuatnya dugaan bahwa proses hukum sengaja disandera oleh kepentingan kekuasaan tertentu. Banyak pihak meyakini bahwa ada aktor kuat di balik lambannya proses hukum.
BACA JUGA : banggar dprd sulsel kunjungi takalar bahas lra audited bpk tahun 2024
“Gedung mangkrak bisa dibangun ulang, tapi kepercayaan publik yang hancur tak bisa diperbaiki dengan janji-janji,” tutup Rusdi.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi institusi penegak hukum di daerah. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya soal uang rakyat yang terbuang sia-sia, tetapi juga legitimasi hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Editor : ID Mr
Follow BeritaInet News diTik Tok