inetnews.co.id — Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi korban kekerasan di luar negeri. Insiden terbaru ini memicu gelombang protes dari serikat buruh di Indonesia. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis (30/1/2025).
KSPI mengecam keras penembakan terhadap lima PMI oleh aparat Malaysia di Pantai Banting, Kuala Langat, pada 24 Januari 2025. Mereka menuntut keadilan dan perlindungan lebih bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas dalam kasus ini.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat PMI diperlakukan secara tidak manusiawi. Pemerintah harus segera bertindak, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan perlindungan bagi seluruh buruh di luar negeri,” tegas Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa.
KSPI dan Partai Buruh menyatakan bahwa ketidakadilan terhadap satu pekerja adalah ketidakadilan bagi seluruh buruh Indonesia. Mereka menuntut agar pemerintah mendiplomasikan kasus ini secara serius dan memastikan pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
Kasus penembakan lima PMI ini kini menjadi perhatian internasional. Pihak berwenang Malaysia akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden tersebut.
Kepala Polisi Negara Bagian Selangor, Hussein Omar Khan, mengklaim bahwa tindakan aparat merupakan bentuk pertahanan diri.
“Petugas melepaskan beberapa kali tembakan ke arah kapal tersangka karena kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) ditabrak empat kali oleh kapal lain yang diduga membawa pekerja migran,” kata Hussein, dikutip dari The News Straits, Selasa (28/1/2025).
Pernyataan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia. Para aktivis buruh dan HAM menilai bahwa aparat Malaysia telah bertindak berlebihan dan melanggar hak asasi manusia.
KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak boleh terus terjadi. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk:
- Menuntut transparansi dan penyelidikan independen atas kasus ini.
- Menekan pemerintah Malaysia agar memberikan keadilan bagi para korban.
- Memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh PMI di luar negeri.
- Memperbaiki kebijakan pengiriman tenaga kerja agar lebih aman dan legal.
Said Iqbal juga menyebut bahwa kasus ini bukan yang pertama, dan pemerintah harus segera bertindak lebih serius agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita tidak boleh membiarkan PMI terus menjadi korban. Negara harus hadir dan memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa di depan Kedubes Malaysia ini menjadi simbol kemarahan dan tuntutan keadilan bagi para pekerja migran yang kerap menghadapi risiko tinggi di negeri orang. Kini, publik menunggu respons tegas dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini.
Editor: Id Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News