inetnews.co.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muna Barat melakukan studi tiru ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Hal ini guna mendukung proses persiapan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sedang dalam proses pembangunan di Kabupaten Muna Barat. Launching MPP Muna barat direncanakan berlangsung pada medio 2024.
Penyelenggaraan studi tiru dilaksanakan sesuai arahan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, Drs. LM. Husein Tali didampingi oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan, Kepala Dinas PMPTSP Muna Barat dan seluruh OPD yang mengampu bidang pelayanan publik.
Kedatangan rombongan Pemkab Muna Barat diterima secara langsung oleh Kepala Dinas PMPTSP Kab. Badung, Made Agus Aryawan.kamis.(05/10/23)
Dalam sambutannya Made Agus mengucapkan selamat datang di Kabupaten Badung. Pihaknya berterimakasih karena telah memilih Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung menjadi tempat studi tiru. Dalam kesempatan yang sama, Made Agus menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah Muna Barat dalam mengelola MPP. Kadis MPP Badung ini bahkan bersedia hadir di Muna Barat jika sewaktu-waktu diperlukan.
Pada agenda studi tiru ini, Pemkab Muna Barat berfokus pada tiga aspek penting dalam penyelenggaraan MPP yakni desain interior MPP, replikasi aplikasi MPP, dan manajemen penyelenggaraan MPP. Sekretaris Daerah Muna Barat, Drs. Husein Tali mengatakan bahwa tujuan dari kunjungan tersebut guna melihat dari dekat pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung. Pemilihan MPP Badung sebagai wahan studi tiru berdasarkan rujukan dari Kemenpan RB dan Kemendagri. MPP Badung merupakan salah satu MPP percontohan di Indonesia.
“Jadi kami melihat lebih dekat operasional MPP dan hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pengoperasian MPP. Sehingga nantinya pola kerja MPP tersebut dapat kita terapkan dan bahkan bisa lebih baik lagi nantinya untuk MPP Kabupaten Muna Barat.” ungkapnya
Sebelum pelaksanaan studi tiru, Pj.Bupati Muna Barat memberikan arahan agar kedepannya akses terhadap layanan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Alur perizinan yang kerap berbelit-belit harus dibuah agar menjadi lebih cepat.
“Alur perizinan pada layanan pemerintah, sering dianggap berbelit. Namun kini, benang kusut birokrasi itu mulai bisa diurai dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Berbagai daerah yang sudah membangun MPP, bisa memanfaatkan sistem satu data agar antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi menciptakan pelayanan yang cepat. Hadirnya MPP ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat yg membutuhkan layanan prima yang mudah, murah, aman, dan nyaman.” tuturnya
Harapannya MPP Kabupaten Muna Barat segera rampung dan berfungsi maksimal. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kepatuhan pelayan publik sehingga dapat mendongkrak penilaian Ombudsman dari nilai kuning menjadi hijau.
“Saya berharap kegiatan ini mampu menaikkan tingkat kepatuhan pelayanan publik yang dinilai Ombusdman. Dari nilai kuning saat ini menjadi hijau dan terbaik di Sultra. Semoga MPP Kab.Muna Barat segera rampung dan dan dapat berfungsi maksimal sesuai harapan. Untuk menciptakan layanan prima bagi masyarakat Muna Barat.” pungkasnya.(*)
Hirzan
Leave feedback about this