inetnews.co.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar yang membahas jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati 2025 berlangsung dinamis di lantai II Gedung DPRD, Jumat (17/04/2026).
Agenda ini juga dirangkaikan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Achmad Fadel, sementara Ketua DPRD Muhammad Rijal berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan di Magelang.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, mewakili Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye untuk menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.
Dari sembilan fraksi, delapan menyatakan persetujuan terhadap LKPJ 2025, meski kritik dan dinamika tetap mewarnai jalannya sidang. Hengky menilai hal itu sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal pembangunan daerah.
Menanggapi polemik soal keabsahan kehadirannya, Hengky menegaskan bahwa dirinya memiliki dasar hukum kuat merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi kewenangan kepada wakil kepala daerah saat kepala daerah berhalangan.
Ia menjelaskan, Bupati tengah menjalankan tugas luar negeri untuk promosi investasi di Republik Rakyat Tiongkok.
Dari sisi kinerja, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,19 triliun atau 97,77 persen dari target. Sementara PAD terealisasi Rp176 miliar atau 95,05 persen.
Belanja daerah mencapai 91,39 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski belum maksimal. Salah satu kendala utama adalah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada pengurangan transfer daerah.
Akibatnya, sejumlah program, terutama infrastruktur, tidak dapat berjalan optimal.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Takalar menyiapkan langkah strategis, mulai dari peningkatan pendapatan, digitalisasi pembayaran (QRIS dan e-wallet), optimalisasi retribusi, hingga penguatan pengawasan pajak.
Pemkab juga memproyeksikan SILPA sebesar Rp34 miliar, meski angka final masih menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Di sektor sosial, sebanyak 13.400 jiwa telah diverifikasi sebagai penerima bantuan berbasis data Badan Pusat Statistik melalui pendamping PKH.
Menutup penyampaiannya, Hengky Yasin menegaskan bahwa seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Rapat ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mendorong pembangunan Takalar yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Editor : ID Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Tiktok
