inetnews.co.id — Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, menghadiri Rapat Paripurna DPRD bertempat diruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Takalar, Selasa (1/7/2025)
Rapat tersebut, dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, serta memberikan jawaban resmi terhadap tanggapan dan pertanyaan fraksi-fraksi.
Kepatuhan pada Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat dari Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana kepala daerah wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah direview Inspektorat Daerah dan diaudit oleh BPK RI kepada DPRD.
Tanggapan Fraksi: BPJS Gratis, PAD, UMKM dan Koperasi
Menanggapi Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah bekerja melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial & PMD, serta Dinas Dukcapil untuk melakukan pemadupadanan data sebagai syarat pencairan dana program BPJS gratis bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita berharap proses pemadupadanan ini bisa rampung segera agar tambahan kepesertaan BPJS yang menjadi tanggungan pemerintah daerah dapat terealisasi,” jelas Bupati Daeng Manye.
Revitalisasi Green Topejawa Coastal dan Peningkatan PAD
Merespons pandangan Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati mengungkapkan rencana revitalisasi kawasan Green Topejawa Coastal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Aset Green Topejawa akan ditata ulang agar berfungsi optimal sebagai kawasan wisata unggulan Takalar,” katanya.
UMKM dan Koperasi: Solusi Ekonomi Kerakyatan
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar, Bupati memaparkan strategi dukungan terhadap UMKM dan koperasi, termasuk penataan kawasan UMKM di Lapangan HM Dg. Sibali. Penataan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan menarik lebih banyak pengunjung.
“Kami sedang mengkaji ulang besaran retribusi agar tidak membebani pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Terkait instruksi presiden tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, Bupati menyebut bahwa Kabupaten Takalar telah menuntaskan pembentukan koperasi tersebut di seluruh desa dan kelurahan, menjadikannya salah satu kabupaten tercepat di Sulsel dalam melaksanakan program nasional tersebut.
Paripurna Dihadiri Pimpinan Lengkap dan OPD
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Takalar, H. Rijal, didampingi Wakil Ketua Fadel Achmad, serta turut dihadiri Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Takalar yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Editor : ID Mr
Follow BeritaInet News diTik Tok
