inetnews.co.id — Anggota Komisi III DPR RI, A Muzakkir Aqil, menyuarakan keprihatinannya atas kebijakan Polda Sulawesi Selatan yang tidak menahan tiga tersangka dalam kasus peredaran kosmetik bermerkuri. Kebijakan ini, menurut Muzakkir, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, terutama terkait dugaan perlakuan khusus terhadap para tersangka.
“Penetapan tiga tersangka ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan karena tidak ditahannya tersangka skincare berbahaya tersebut,” ujar Muzakkir pada Minggu (17/11/2024).
Ketiga tersangka, yaitu Mira Hayati, suami Fenny Frans Mustadir Dg Sila, dan Agus Salim, diduga terlibat dalam penjualan produk kecantikan bermerkuri yang berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan kulit hingga organ tubuh. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Sulsel memutuskan untuk tidak menahan mereka, yang memicu spekulasi adanya perlakuan istimewa.
Muzakkir menyoroti bahwa prinsip kesetaraan di mata hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh bersikap diskriminatif berdasarkan status atau latar belakang individu.
“Terkesan ada perlakuan khusus dari Polda Sulsel terhadap ketiga tersangka ini, ini sangat tidak wajar. Di mata hukum kita semua setara, tidak ada yang harus diperlakukan lebih istimewa,” tegasnya.
Politisi Fraksi Demokrat ini juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan Polda Sulsel agar menjaga kepercayaan publik dan menghindari stigma bahwa hukum dapat diatur atau dibeli.
“Kami tidak ingin ada stigma bahwa hukum di Indonesia, khususnya di Sulsel, bisa dibeli. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Polda Sulsel harus bersikap tegas dan profesional,” imbuhnya.
Penegasan Muzakkir ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi kepolisian agar menegakkan hukum dengan adil dan transparan, demi menghindari kecaman dan mencoreng citra institusi di mata masyarakat.
Editor: Id/Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
