inetnews.co.id –— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya reformasi manajerial dan penguatan kinerja PT BPR Kota Makassar Perseroda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (28/7/2025).
Dalam arahannya, Munafri menekankan bahwa PT BPR sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh hanya berorientasi bisnis semata, melainkan harus mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depan, saya berharap BPR dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” tegas Munafri.
Ia menyebut bahwa BPR perlu melakukan penyempurnaan struktur organisasi, peningkatan kualitas SDM, serta mendorong adopsi inovasi digital guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Munafri juga menyoroti kelemahan dalam struktur direksi dan dewan pengawas yang selama ini belum berjalan optimal. Hal itu, menurutnya, telah menghambat kinerja perusahaan.
“Hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pemegang saham,” ujarnya.
Menurutnya, bila tidak segera dibenahi, persoalan SDM dan adaptasi teknologi akan terus menjadi penghambat. Ia pun meminta agar direksi menyusun strategi konkret dan menjadikan RUPS kali ini sebagai momen penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
“Saya berharap edukasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperbaiki semua hal yang disebutkan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitasnya sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi Pemerintah Kota Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, dalam laporannya memaparkan capaian kinerja keuangan tahun buku 2024. Ia menyampaikan bahwa:
Total aset perusahaan mencapai Rp25,947 miliar, atau 199,9% dari target Rencana Kerja Perusahaan (RKP) sebesar Rp23,738 miliar.
Pendapatan operasional tercatat sebesar Rp3,234 miliar, sedangkan biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan rencana awal Rp2,5 miliar.
Laba buku pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp225 juta.
“Pada rapat hari ini, kami melaporkan pertanggungjawaban yang telah diaudit, sekaligus menyampaikan usulan-usulan strategis terkait pengelolaan perusahaan dan kebijakan pemegang saham,” jelas Qurani.
RUPS juga mengagendakan pembahasan penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas sesuai ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024, serta evaluasi penghasilan jajaran manajemen.
Hadir dalam kesempatan ini, Wali Kota Makassar selaku pemegang saham utama, tim ahli Wali Kota Hudli Huduri, dan Dara Nasution.
Editor : Hms/ID
Follow BeritaInet News diTik Tok
