inetnews.co.id — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa menuai sorotan tajam.
Pasalnya, dari alokasi anggaran BLT sebesar Rp198.731.400 yang tercantum dalam APBDesa tahun 2025, hanya Rp97.200.000 yang digunakan untuk membantu 27 warga miskin ekstrem.
Sisa Dana BLT Desa Capai Rp101 Juta, Tapi Hanya 27 Warga Miskin Dapat Bantuan
Warga mempertanyakan penggunaan sisa dana sebesar Rp101.531.400, yang dinilai tidak jelas arahnya. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat staf desa dan disahkan dalam Musyawarah Desa (MUSDES), namun pelaksanaannya menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang merasa layak tetapi tidak menerima bantuan.
Baca Juga : pengusaha bandel serobot trotoar dishub dan satpol pp gowa langsung tindak tegas
Warga Mengeluh: “Saya Dulu Dapat, Sekarang Tidak Lagi”
Salah satu warga, Dg. Pine, seorang janda yang tinggal di rumah tidak layak huni, menyampaikan keluhannya kepada media. Ia mengaku sempat mendatangi kantor desa untuk mempertanyakan haknya, namun mendapat jawaban bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk gaji aparat desa, termasuk kepala dusun dan RT/RW.
“Saya heran, dulu dapat bantuan, sekarang tidak lagi. Padahal kondisi saya makin susah,” ujar Dg. Pine, Rabu (18/6/2025).
Kasus Mama Zalwa: Hidup dalam Kemiskinan, Tak Terdaftar sebagai Penerima
Kasus serupa juga dialami Mama Zalwa, seorang janda dengan satu anak yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan dan berpindah-pindah tempat tinggal. Meski pihak media sudah mengusulkan namanya sebagai calon penerima BLT disertai bukti dokumentasi, namun tidak ada respons dari pihak desa.
Dana untuk Konsumsi dan Amplop? Warga Geram
Keluhan lain datang dari beberapa warga yang menyebut bahwa bantuan yang dulunya diterima, kini dipotong tanpa alasan jelas. Ketika ditanya soal sisa dana, salah satu staf desa, Dg. Rannu, menyebut dana tersebut digunakan untuk konsumsi rapat dan pembagian amplop.
“Dana BLT itu untuk warga miskin ekstrem, bukan buat konsumsi atau honor tambahan,” tegas seorang tokoh masyarakat, Kamis (19/6/2025).
Padahal, menurut aturan, konsumsi dan operasional desa seharusnya menggunakan anggaran khusus sebesar 3%, bukan dari dana BLT.
Pemerintah Desa Klarifikasi: 27 Orang Penerima Sudah Hasil Musdes
Menanggapi polemik tersebut, Plt Kepala Desa Tamannyeleng menyatakan bahwa sesuai hasil Musdes, hanya 27 orang yang diputuskan sebagai penerima BLT tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran BLT yang ditetapkan sebesar 15% dari dana desa, alokasinya memang untuk maksimal 30 warga yang tergolong miskin ekstrem.
“Yang dicairkan tahun ini tetap 27 orang x Rp300.000 selama 12 bulan. Itu hasil kesepakatan Musdes,” jelas Plt Desa melalui WhatsApp.
Terpisah, ditemui diruangannya, Kabid PMD Desa H. Mangngai mengatakan bahwa terkait Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu yang menentukan siapa warga yang berhak menerima dalam hal ini adalah wewenang Desa tersebut.
” Berdasarkan data dan survey yang dilakukan oleh kepala dusun yang turun kelapangan mendata kerumah warga, dari hasil tersebut kemudian dirapatkan dikantor desa untuk penetapan berapa jumlah warga yang layak untuk medapatkan dana BLT didesa tersebut.” imbuhnya kepada media saat dikonfirmasi, Kamis.(19/6/2025)
Baca Juga : ada kejanggalan syafar desak polres gowa gelar ulang sengketa tanah dusun mannyoi
Warga Minta Audit dan Evaluasi Dana Desa
Polemik ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dana desa, terutama dalam penyaluran bantuan kepada warga miskin ekstrem.
Masyarakat berharap agar pemerintah kabupaten, inspektorat, dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa Tamannyeleng.
(IS/ID)