inetnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Takalar kembali mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini menandai kali keempat secara berturut-turut Takalar menerima opini tertinggi dalam audit laporan keuangan negara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD se-Sulawesi Selatan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Selasa (27/5/2025).
Baca Juga : bupati firdaus resmi buka muscab ikatan bidan indonesia takalar
Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, mengungkapkan bahwa capaian opini WTP ini merupakan cerminan dari komitmen kuat Pemkab Takalar dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, akuntabel, dan transparan.
“Opini WTP ini menjadi ukuran atas kinerja dan pengelolaan keuangan kita di Pemkab Takalar. Insya Allah ke depan, kita berharap akan jauh lebih baik lagi sehingga opini WTP ini bisa kita pertahankan,” ujar Daeng Manye.
Sebagai sosok profesional dengan pengalaman panjang di BUMN nasional, Daeng Manye juga menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Kita optimis pengelolaan birokrasi akan semakin baik ke depan. Apalagi jika penerapan Teknologi Informasi berbasis digital bisa kita maksimalkan dalam pelayanan. Kami ucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah dan semoga akan terus memberikan bimbingan kepada Pemkab Takalar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan indikator atas kepatuhan dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelas Winner.
Baca Juga : bupati takalar keluarkan surat moratorium izin toko modern
Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan rinci untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.
Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Takalar ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, Sekda Takalar Dr. Muhammad Hasbi, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar.
Dengan capaian ini, Takalar semakin menunjukkan posisinya sebagai daerah yang unggul dalam tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan modern di Sulawesi Selatan.
Editor : Hms/ID
Follow BeritaInet News diTik Tok
