inetnews.co.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Ujung Pandang, Andi Pangerang Nur Akbar, menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Daerah (Rakorsusda) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di The Stones Hotel, Legian, Bali, Rabu (5/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan fokus utama pada strategi peningkatan pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah.
Rakorsusda ini menjadi ajang diskusi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan ini, Plt. Camat Ujung Pandang, Andi Pangerang Nur Akbar, menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan daerah sangat bergantung pada sinergi antar instansi dalam menjalankan kebijakan fiskal yang efisien.
“Pendapatan daerah merupakan faktor kunci dalam pembangunan. Oleh karena itu, perlu strategi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta transparansi dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Selain membahas peningkatan PAD, Rakorsusda juga menyoroti digitalisasi dalam pengelolaan pajak daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Bapenda menekankan pentingnya implementasi sistem digital berbasis teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Digitalisasi pajak daerah menjadi langkah strategis dalam mengurangi kebocoran pendapatan, meningkatkan kemudahan akses bagi wajib pajak, serta mempercepat proses administrasi,” kata salah satu pemateri dalam Rakorsusda.
Dengan penerapan sistem digital, diharapkan semua transaksi terkait pajak dan retribusi bisa lebih akurat dan real-time, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan pendapatan daerah.
Dalam Rakorsusda ini, Plt. Camat Ujung Pandang, Andi Pangerang Nur Akbar, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Optimalisasi pajak daerah tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Editor: Id Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
