inetnews.co.id – Coretan dinding bertuliskan “Adili Jokowi” kembali marak menghiasi sudut-sudut Kota Jakarta dan Medan, Sumatera Utara. Fenomena ini memunculkan spekulasi politik yang tak bisa diabaikan, terutama setelah nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, masuk dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Ekspresi Ketidakpuasan Publik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai coretan tersebut merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi.
“Ini bisa dimaknai sebagai sinyal kekecewaan atas penyelenggaraan Pemilu 2024, di mana Jokowi diduga kuat melakukan intervensi,” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (3/2/2025).
Menurut Dedi, indikasi kekecewaan publik juga mencuat dari dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terselubung di lingkaran kekuasaan Jokowi.
“Banyaknya jabatan elite yang diisi karena faktor kontribusi politik menunjukkan adanya pola yang patut dipertanyakan,” tambahnya.
Dugaan Korupsi di Lingkaran Kekuasaan
Dedi mencontohkan kasus terbaru terkait sertifikat laut dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi menjadi ladang korupsi besar-besaran.
“Kasus ini bisa menjadi acuan untuk mendesak proses hukum terhadap Jokowi,” tegas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Namun, Dedi menekankan bahwa desakan untuk mengadili Jokowi bukan berarti harus berujung pada hukuman.
“Tujuannya lebih kepada membuka tabir, apakah Jokowi berkuasa secara kriminal atau tidak. Ini soal transparansi dan akuntabilitas publik,” jelasnya.
Coretan Protes Menyebar di Medan
Selain di Jakarta, coretan serupa juga terlihat di sejumlah titik strategis di Medan, seperti Jalan Jamin Ginting, Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan Wiliam Iskandar, dan Jalan Sutrisno.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap Jokowi tak hanya terbatas di ibu kota, tetapi juga meluas ke daerah-daerah lain. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait respons terhadap fenomena ini.
Editor: Id Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News