inetnews.co.id –— Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD sempat semprot BPN Barru, alasannya hingga kini Sertifikat Tanah Warga masih tergantung
RDP antara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru, Filsa, dan Komisi I DPRD Barru di gelar pada Jumat (17/01/2025) berlangsung panas.
Warga mengeluhkan lambannya penerbitan sertifikat tanah, khususnya terkait sisa lahan proyek rel kereta api trans-Sulawesi.
Anggota DPRD Barru, Andi Wawo, mendesak BPN agar segera menuntaskan pengajuan sertifikat tanah yang menggantung. Ia menyoroti proses balik nama dan pemecahan sertifikat induk yang belum juga selesai, sehingga membuat warga resah.
Keluhan warga semakin meningkat karena lambatnya proses ganti rugi lahan proyek rel kereta api trans-Sulawesi. Menurut Andi Wawo, keresahan ini dirasakan hampir di seluruh wilayah Barru. Warga mendesak adanya kejelasan nasib berkas mereka.
Menanggapi kritik, Kepala BPN Barru, Filsa, menjelaskan bahwa lambatnya proses sertifikat tanah disebabkan oleh kelengkapan dokumen dari Balai Kereta Api (KA) yang belum terpenuhi. Ia juga menyebut perubahan sistem elektronik sejak 2024 menjadi salah satu faktor penghambat.
DPRD Barru berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja BPN agar keresahan masyarakat terkait balik nama, pemecahan sertifikat, dan ganti rugi lahan dapat segera diselesaikan. Warga berharap ada solusi konkret dari pemerintah dan BPN.
Lambannya pengurusan sertifikat tanah di Barru menjadi isu serius yang memengaruhi kepercayaan masyarakat. Kritik dari DPRD dan tekanan publik diharapkan dapat mendorong BPN untuk mempercepat proses administrasi, terutama terkait proyek strategis nasional seperti rel kereta api trans-Sulawesi.
Editor: Id Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
