inetnews.co.id — Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, digemparkan dengan kabar perubahan status Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik seorang warga bernama Sulkifli, yang dinyatakan “meninggal dunia” setelah Pilkada 2024. Kejadian ini diduga terkait dengan perbedaan pilihan politik dalam pilkada 2024 di Kabupaten Jeneponto
Sulkifli, yang selama ini menggunakan KIS untuk keperluan kesehatan, mengaku terkejut saat mengetahui statusnya telah dinonaktifkan. Hal ini pertama kali diketahui oleh adiknya, M. Sofiyan, seorang staf honorer di Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto
“Saya sangat kecewa. KIS saya sebelumnya aktif dan bisa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan di Bantaeng. Namun, setelah Pilkada, statusnya tiba-tiba berubah menjadi meninggal dunia,” ungkap Sulkifli saat diwawancarai, Jumat,(13/12/2024)
Pencabutan status KIS Sulkifli dan Sofiyan menjadi perbincangan hangat di grup WhatsApp internal Dinas Sosial Jeneponto. Di grup tersebut, seorang oknum ASN mengakui telah mengubah status KIS kedua bersaudara tersebut sebagai bentuk konsekuensi akibat perbedaan pilihan politik dalam pilkada.
“Katanya, ini hasil pilkada. Kalau beda pilihan, beginilah akibatnya. Pilkada lalu juga banyak yang kena,” ujar oknum tersebut dalam percakapan grup WhatsApp yang kemudian viral.
Reaksi Keluarga dan Tanggapan Dinas Sosial
Keluarga Sulkifli merasa kecewa dengan kejadian ini. Mereka berharap masalah ini dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang.
Kepala Dinas Sosial Jeneponto, M. Nasuhan, yang mengetahui kejadian ini menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas untuk menyelidiki terhadap oknum yang terlibat dalam perubahan status KIS tersebut
“Saya baru mendapatkan informasi ini dan akan segera melakukan klarifikasi dengan seluruh pihak terkait. Kami akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan kejadian ini tidak terulang lagi,” tegas Nasuhan.
Politisasi Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Kasus ini memicu kecaman dari masyarakat yang mencurigai adanya politisasi dalam pelayanan publik. Banyak warga berharap agar aparatur negara bersikap netral dan tidak mencampuradukkan urusan politik dengan pelayanan publik.
“Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Perbedaan pilihan politik adalah hal biasa. Aparatur negara harus profesional dan tidak diskriminatif,” harap salah seorang warga
Editor:Id/Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
