Sejumlah ASN Resah, TPP Pemprov Sulsel Belum Cair, Ketum DPP APKAN RI Angkat Bicara

Inetnews.my.id. Makassar — Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Sulsel mengaku resah akibat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang biasanya rutin diterima, kini sudah dua bulan belum cair belakangan ini.

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut hingga kini belum dibayarkan. Kondisi tersebut tidak hanya membuat sejumlah ASN gigit jari untuk sementara waktu namun persoalan ini ikut memantik reaksi Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN RI).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPP-Apkan) RI, Dedi Setiady pada, Minggu (12/6/22) mengaku prihatin atas keterlambatan pembayaran TPP tersebut di lingkup Pemprov Sulsel.

Seharusnya, kata dia, persoalan ini secara teknis tidak perlu terjadi bila pejabat terkait serius mengakomodir kebutuhan ASN di lingkup Pemprov Sulsel.

Akibat keterlambatan pembayaran TPP ini, kata Dedi, tidak sedikit ASN hanya bisa mengandalkan gaji pokok dalam dua bulan terkahir yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun membayar cicilan.

Tidak hanya itu, Belum dicairkannya TPP tersebut sangat berpengaruh terhadap keuangan pada ASN. Sebab, mereka sangat mengandalkan tunjangan tersebut untuk membayar berbagai keperluan.

“Kalau persoalan ini masih sampai berlanjut ke bulan ketiga belum juga cair sangat memprihatinkan. Kami kira perlu ada solusi cepat sehingga TPP ASN segera bisa cair,”ujarnya.

Belum lagi, menurutnya, menjelang penerimaan tahun ajaran baru untuk siswa dan Mahasiswa saat ini kebutuhan keuangan dipastikan bakal meningkat dua kali lipat.

“Mudah-mudahan ini akan mendapat perhatian dari Pak Gubernur sehingga TPP ASN segera bisa cair,”tutupnya.

Dikutip dari Celebesnews co.id, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulawesi Selatan (BKD Sulsel), Imran Jausi yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp menanggapi hal ini, ia mengatakan penyebab belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkup Pemprov Sulsel tersebut karena sampai saat ini belum ada OPD yang memasukan daftarnya untuk diverifikasi. (*)