inetnews.co.id — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah politik baru yang secara perlahan menggeser warisan era Joko Widodo (Jokowi).
Meski berlangsung dalam suasana yang relatif tenang di permukaan, sejumlah perubahan kebijakan strategis mengindikasikan perombakan besar dalam peta kekuasaan nasional.
BACA JUGA : diduga langgar akses publik yara gugat kemendagri ke komisi informasi pusat
Dalam dua bulan pertama masa jabatannya, Prabowo telah membatalkan setidaknya tiga kebijakan penting yang sebelumnya dijalankan di era Jokowi. Ketiga kebijakan tersebut meliputi:
Pencabutan izin ekspor pasir laut, yang sebelumnya diperbolehkan oleh pemerintah Jokowi sebagai bagian dari kebijakan kelautan nasional.
Pembubaran Satgas Saber Pungli Siber, yang selama ini dianggap sebagai instrumen pemberantasan pungutan liar di ranah digital dan pelayanan publik.
Pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada, yang dinilai menguntungkan konsolidasi politik pemerintahan baru dengan memberi waktu lebih untuk membangun kekuatan di daerah.
Pengamat: Ini Bukan Kebetulan, Tapi Strategi Kekuasaan
BACA JUGA : prabowo geram terhadap korupsi minta aparat hukum tegas tanpa pandang bulu
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai bahwa langkah-langkah tersebut bukanlah sekadar kebijakan administratif biasa. Menurutnya, Presiden Prabowo tengah menjalankan strategi politik yang cermat untuk menata ulang struktur kekuasaan nasional.
“Ini bagian dari strategi kekuasaan jangka panjang. Prabowo sedang menyusun peta kekuatan baru, sambil perlahan mengikis pengaruh Jokowi dari dalam,” ujar Amir, Sabtu (28/6/2025).
Amir menyebut pendekatan Prabowo sebagai “shadow purge”, yakni proses pembersihan politik yang dilakukan secara senyap dan tanpa konfrontasi terbuka. Meski tak frontal, dampaknya terasa signifikan, terutama terhadap loyalis Jokowi yang mulai tersingkir dari posisi strategis di kementerian maupun BUMN.
Narasi Publik Tentang Keberlanjutan vs Realitas Politik Baru
Meski di ruang publik Prabowo tetap menampilkan citra keberlanjutan terhadap program Jokowi, kenyataannya berbagai kebijakan yang dinilai sarat kepentingan politik masa lalu kini direvisi atau bahkan dihapus.
Perubahan jadwal Pemilu dan Pilkada, misalnya, dinilai memberi keuntungan politik jangka pendek sekaligus membuka ruang bagi aktor-aktor baru yang lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan Prabowo untuk tampil di panggung politik lokal.
“Bukan frontal. Tapi sangat terukur. Dan inilah keunggulan Prabowo: merapikan panggung kekuasaan tanpa gaduh,” tambah Amir.
Masa Depan Jokowi di Titik Kritis
BACA JUGA : korupsi minyak mentah negara rugi rp1937 triliun 7 petinggi pertamina jadi tersangka
Dalam konteks ini, masa depan politik Jokowi berada di persimpangan jalan. Tanpa akses langsung ke kekuasaan, pengaruh politiknya bisa meredup jika tidak mampu membangun basis baru di luar kekuasaan negara.
Pergeseran ini menandai bahwa meski tak secara resmi menyatakan “putus hubungan” dengan Jokowi, Prabowo tengah menggambar ulang sistem kekuasaan Indonesia—dengan wajah, pola, dan orientasi yang sepenuhnya baru.
Editor :ID Mr
