inetnews.co.id — Sorotan masyarakat terhadap pelaksanaan belanja APBD Kabupaten Enrekang tahun 2024 makin tajam.
Sejumlah proyek yang dibiayai dana daerah dinilai belum tepat sasaran, banyak yang mangkrak setengah jalan, sementara kegiatan pengawasan tahunan yang biasanya menjadi evaluasi, justru mandek tanpa kejelasan.
Di antaranya, realisasi belanja modal oleh Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga penyaluran dana hibah, dana operasional untuk SD, SMP, kecamatan, dan desa yang hingga kini belum dievaluasi menyeluruh oleh Inspektorat Enrekang.
Sekretaris Inspektorat Enrekang, Ir. Saleh, saat dikonfirmasi media ini mengakui bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang semestinya jadi instrumen utama dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD 2024, hingga akhir April 2025 belum sepenuhnya berjalan.
Baca Juga : viral tagar percumalaporpolisi ernawati soroti owner skincare hamil tak dipenjara
“Memang, kegiatan PKPT tahun ini belum terlaksana di lapangan. Namun kami tetap berkomitmen melaksanakannya sesuai kebutuhan, terutama bila ditemukan kendala atau kegiatan yang salah sasaran,” ujar Ir. Saleh, Selasa (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa Inspektorat sudah memiliki rencana pelaksanaan PKPT 2025, namun realisasinya masih terganjal persoalan efisiensi operasional. Terlebih, audit terhadap fisik proyek belanja modal di Enrekang disebutnya sangat sedikit.
“Kalau mau jujur, apakah memang ada proyek belanja modal yang jalan di Pemkab? Itu yang perlu dilihat bersama. Kami tetap siap melakukan audit ketika ada kegiatan yang layak diawasi,” tambahnya, sambil balik bertanya.
Lebih lanjut, Ir. Saleh menyebutkan bahwa pengawasan Inspektorat Enrekang tidak hanya terbatas pada proyek-proyek Pemkab, tetapi juga bisa mencakup pekerjaan yang bersumber dari program Pemprov Sulsel maupun program pusat.
Namun untuk kegiatan lingkup Pemkab, seperti yang disebutkan masyarakat — realisasi belanja modal, dana hibah, hingga dana operasional sekolah dan kecamatan — hingga kini belum tersentuh evaluasi PKPT.
“Kalaupun ada, saat ini auditnya baru berupa sampling dalam rangka membantu kegiatan pemeriksaan oleh BPK yang masih berlangsung,” aku Sekretaris Inspektorat Enrekang itu.
Baca Juga : dr oky pratama soroti sikap aparat terkait kasus skincare bermerkuri desak owner segera ditangkap
Sebagai catatan, Inspektorat Enrekang diketahui tak mendapat dukungan anggaran operasional yang memadai di tahun ini. Akibatnya, target percepatan program pengawasan tahunan (PKPT) 2024 dari 4 wilayah pengawasan (Irwil) yang ada, sampai akhir triwulan pertama 2025, belum bisa dijalankan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat, sebab tanpa pengawasan yang aktif, potensi salah sasaran anggaran dan proyek mandek bisa makin meluas di wilayah Enrekang
Editor : Mas/ID
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
