inetnews.co.id – Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengecam keras terungkapnya permintaan dana sebesar Rp5,5 miliar oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendukung kampanye Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Gigin menyebut hal ini sebagai contoh nyata praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan jaringan pejabat negara dalam skala besar.
Para pejabat diperintahkan untuk korupsi demi mengumpulkan dana politik untuk kemenangan Jokowi, ungkap Gigin melalui akun media sosial X, @giginpraginanto, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, perintah untuk mengumpulkan dana dari pejabat Kemenhub dan kontraktor proyek perkeretaapian menunjukkan adanya korupsi yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian lainnya.
“Usut tuntas dan kirim biangnya ke penjara. Bongkar! Ini namanya korupsi yang terstruktur dan masif,” tegas Gigin.
Kasus ini terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Penegadilan Tipikor Semarang pada 13 Januari 2025. Dalam sidang tersebut, eks Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan, mengungkap bahwa Budi Karya Sumadi diperintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides, untuk mengumpulkan dana tersebut dari para kontraktor proyek perkeretaapian.
Ketika Zamrides diduga hendak melarikan diri, tugas pengumpulan dana dilimpahkan kepada Danto. Sebanyak sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) diminta menyetor masing-masing Rp600 juta. Sebagian dari dana ini digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.
Danto juga mengaku menerima uang sebesar Rp595 juta dari penipuan Yofi Akatriza, yang kemudian ia kembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yofi sendiri diketahui menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto selama periode 2017–2020.
Gigin menilai praktik semacam ini tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi merupakan bagian dari jaringan besar yang melibatkan berbagai kementerian dan BUMN. Ia mendesak agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab dijerat hukum.
“Kemungkinan jaringannya meluas di seluruh BUMN dan kementerian,” tambahnya.
KPK diperkirakan akan memperluas penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk dugaan aliran dana ke berbagai kegiatan politik selama Pilpres 2019.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena keterlibatan pejabat negara dan penggunaan dana yang diduga berasal dari praktik korupsi untuk kepentingan politik. Masyarakat diharapkan juga mengawal proses hukum agar tidak ada yang lolos dari jerat hukum.
“Kita harus bersama-sama memastikan kasus ini tidak berakhir di tengah jalan. Hukum harus ditegakkan,” tutup Gigin
Editor: Id Mr
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
