inetnews.co.id — Aksi demo besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Massenrempulu kembali mengguncang Kabupaten Enrekang pada Senin (4/11/2024).
Puluhan warga, sebagian besar petani dan ibu rumah tangga (Mak-Mak), kembali turun ke jalan untuk menuntut penyelesaian atas sengketa lahan yang melibatkan PT PN XIV Maroangin.
Aksi ini menuntut keadilan terkait peralihan status lahan yang sebelumnya sudah digarap oleh warga dan kini disengketakan setelah adanya rekomendasi land clearing dari eks Bupati Enrekang, Muslimin Bando (MB).
Para pendemo yang sebagian besar adalah petani dan keluarga mereka, merasa hak mereka untuk mencari nafkah dari lahan yang telah mereka garap puluhan tahun dirampas begitu saja. Mereka menuntut agar pemerintah daerah dan lembaga vertikal seperti BPN/ART segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Pendemo Kecewa dengan Kebijakan Eks Bupati
“Akibat keluarnya rekomendasi pembaharuan lahan dari Bupati Enrekang (MB), terjadi pengrusakan kebun dan penggusuran lahan yang sudah puluhan tahun digarap warga. Kami merasa sangat dirugikan, karena tanah ini adalah sumber penghidupan kami selama ini,” ungkap Rahmawati Karim, salah seorang pendemo yang turut serta dalam aksi tersebut.
Aksi tersebut dimulai dengan massa yang bergerak menggunakan empat unit mobil pick-up menuju kantor Bupati Enrekang, kantor BPN/ART, serta gedung DPRD Enrekang. Pengamanan ketat dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Enrekang yang dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP. Dedi Surya Dharma
Meskipun aksi ini berjalan relatif lancar, para pendemo tampak masih belum puas dengan respon yang diberikan oleh pihak Pemda Enrekang. Mereka melanjutkan aksi ke kantor BPN/ART dan gedung DPRD Enrekang, berharap agar tuntutan mereka dapat didengar oleh pihak yang berwenang.
Pengawalan Ketat oleh Polres Enrekang:
Sumber dari Pemkab Enrekang mengungkapkan bahwa massa sempat bertemu dengan Pj. Bupati Enrekang Marwan Mansyur di ruang pola kantor Bupati setempat untuk melakukan audiensi. Meskipun dialog sudah dilakukan, situasi di lapangan menunjukkan bahwa pendemo merasa belum mendapatkan solusi yang memadai, sehingga mereka melanjutkan aksi menuju kantor BPN/ART dan gedung DPRD.
Kapolres Enrekang, AKBP Dedi Surya Dharma, memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa tersebut. Dalam keterangannya, Dedi Surya Dharma menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka, asalkan dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum.
“Aksi unjuk rasa ini terkait dengan masalah sengketa lahan yang melibatkan PT PN XIV Maroangin. Kami dari Polres Enrekang akan terus menjaga agar situasi tetap kondusif dan tidak ada tindakan anarkis. Pengamanan ini juga untuk memastikan suasana Harkamtibmas tetap aman menjelang Pilkada serentak 2024,” ujar Kapolres
Kapolres juga mengapresiasi sikap pendemo yang menggelar aksi dengan damai dan tanpa kekerasan. Ia menyatakan bahwa aksi yang berlangsung tertib tersebut mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tanpa melanggar hukum.
“Saya sangat mengapresiasi pengunjuk rasa yang tetap menjaga ketertiban, tidak menutup jalan, dan tidak melakukan pembakaran ban. Ini adalah cara yang baik untuk menyuarakan pendapat dan kami dari Polres Enrekang akan selalu memberikan dukungan serta pelayanan terbaik,” lanjutnya.
Sementara itu, para pendemo mengungkapkan bahwa mereka akan terus berjuang agar masalah ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait.
Mereka berharap ada solusi yang adil untuk menyelesaikan sengketa lahan ini, sehingga masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidup dari lahan tersebut dapat kembali melanjutkan aktivitas pertanian mereka.
Editor: Id/Mas-Tim
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
