inetnews.co.id. Rapat Koordinasi Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM ) Kabupaten Emrekang Tahun 2024 digelar di Kantor Kejari Enrekang terkait pengawasan aliran kepercayaan dan aliran ke agamaan.
Rakor dibuka resmi dan dipimpin Kajari Enrekang Padeli,SH. MHum dan peserta lembaga terkait, Ka Kemenag Enrekang Dr Ramli Rasyid,Kadis Kesbang pol Drs. Hanafi,organisasi keagamaan,DMI,MUI, Intel DIM,Intel Polres, kasi Intel Kejari,NU, Muhammadiyah dan lainnya.
Selaku Ketua PAKEM Enrekang Padeli, SH.MHum katakan, sejauh ini bagaimana rapat rapat koordinasi tidak ada tindak lanjut dari anggaran terbatas maka belum berbuat secara optimal.
Kalau di Kejaksaan negeri berdasar amanah yang di berikan undang undang terkait pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat tentu tidak bisa kalau kita hanya bekerja sendiri sendiri.
Muara dari semuanya kalau misalnya terjadi antara lain penodaan atau penistaan agama muaranya adalah di lakukan penegakan hukum, tetapi sebelum itu semua terjadi harus di dahului upaya yang maksimal.
“saya selaku ketua Tim Pakem ini mau berbuat dari banyak hal antaranya seperti adat yang dikaitkan dengan keagamaan, dan ini bisa ada kaitannya SARA, eks narapidana radikallisme itu ada tapi datanya ini yang perlu dilakukan secara baik dan benar,”ujar Kajari Enrekang Padeli
,SH.MHum (20/08/24 ).
Kajari Padeli, pada kaitan bagaimana mewujudkan ketertiban masyarakat di daerah Enrekang, khususnya ada keterkaitan mendiskusikan atau membicarakan tentang Pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dan bekerja nyata.
Pakem sebenarnya sudah lama dibentuk di Pemda Enrekang bahkan esensinya ini bukti nyata bagaimana pemerintah ingin melindungi segenap warga negara dalam menjalankan dan memeluk kepercayaan dan agamanya.
Begitupun adanya aliran kepercayaan yang masih ada berkembang di daerah kita serta sekelompok eks kasus Poso, juga organisasi keagamaan sehingga agama ataupun kepercayaan yang kita anut terhindar dari anasir negatif yang bisa disebut sebagai penodaan agama maupun SARA.
Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas tentu perlu kita saling dukung ada kolaborasi, kerjasama, keserasian dan keterpaduan sesama.
“Terkait pula ada moment memasuki tahun politik,jangan ada nanti ada modelan antar agama cendrung saling membangun narasi narasi adu Domba dicegah bersama,” jelasnya.
Lebih jauh Padeli, SH.MHum katakan, Karena itu butuh keterpaduan berama saling mengingatkan terutama sebagai sesama aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat supaya dalam memasuki tahun politik,jangan agama dan kepercayaan jadi instrumen lalu membuat kisruh.
“marilah kita jaga semua tidak cukup kalau hanya Kejaksaan saja, meskipun undang undang memberi amanat untuk mengkordinir pelaksanaan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan tersebut,”pinta Ketua PAKEM Enrekang Padeli,SH.MHum.
Mengenai keterbatasan anggaran dan peruntukannya selama ini belum jelas, Kajari Enrekang mengaku berkoordinasi pihak Pemda, Pj.bupati Enrekang, Dinas Kesbangpol dan wakil rakyat terkait memberi masukan akselerasi anggaran di tahun 2024 pada RAPBD perubahan tahun 2024 serta porsi anggaran lebih optimal pada TA 2025. (mas)
