inetnews.co.id — Sebuah video yang menampilkan aksi sekelompok preman memalak sopir angkot pete-pete di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @teropongmakassar dan menuai ribuan komentar warganet.
Dalam video terlihat seorang pria mengenakan ID card yang tergantung di lehernya saat melakukan pungutan liar (pungli) dengan dalih “pajak jalanan”. Netizen pun penasaran dan melontarkan pertanyaan tentang isi dari ID card tersebut.
“Id card leher itu apa kira-kira tulisannya?” tanya akun @ucu_alauddin, yang langsung ditimpali netizen lain dengan guyonan: “Menteri Dalam Negeri”, dan “Kementerian Pete-pete, susunan kabinet baru wilayah Perintis”.
BACA JUGA
nyaris adu jotos preman terekam wartawan merangkap juru pajak sopir pete pete/
pungli sopir pete pete di makassar preman salahkan ketua organda polisi bungkam
Namun, aksi tersebut justru memicu kecaman publik. Pasalnya, ID card yang dikenakan bukanlah tanda pengenal resmi, melainkan kartu peserta kegiatan Muscabclub DPC Organda Makassar dengan inisial AI.
Menurut pengakuan para sopir pete-pete, pungli terjadi hampir setiap hari. Sekitar 300 kendaraan dipungut uang sebesar Rp5.000 per unit, tanpa kuitansi, tanpa aturan. Jika dikalkulasi, jumlah setoran haram ini bisa mencapai Rp45 juta per bulan!
Hal ini terungkap saat salah satu preman mengaku bahwa pungutan tersebut bukan atas inisiatif mereka sendiri.
“Saya minta maaf sebelumnya. Terkait pungutan di pete-pete, itu hanya persetujuan saya dan teman. Tidak pernah kami paksa sopir bayar. Masalah izin operasional ada dari Ketua Organda Kota Makassar,” ujar seorang preman kepada tim media ini.
Namun pengakuan itu dibantah oleh para sopir. Mereka menyatakan sering mendapat ancaman dan intimidasi bila menolak membayar. Bahkan ada preman yang terang-terangan mengakui bahwa semua uang pungli masuk ke kantong pribadinya.
Diberitakan sebelumnya bahwa sudah Laporan resmi telah dibuat dengan Nomor STPL/229/2024/Res 1.8/Reskrim dan Laporan Informasi LI/229/VII/Res.1.24/2024/Reskrim pada 22 Agustus 2024. Namun, hingga kini, tak ada tindakan tegas dari kepolisian.
Lebih mencengangkan, salah satu preman mengklaim pungutan ini sah karena telah mendapat ‘persetujuan’ dari para sopir melalui tanda tangan.
“Ada seratus sopir yang tanda tangan setuju masalah ini, Pak,” ujarnya dengan penuh percaya diri.
Lebih parahnya lagi, salah satu preman secara terang-terangan mengakui bahwa seluruh setoran haram tersebut masuk ke kantong pribadinya.
“Uang ini untuk saya, tidak ada yang lain,” katanya tanpa rasa bersalah.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik pungli ini diduga melibatkan oknum aparat yang turut menikmati setoran ilegal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih bungkam. Ketua Organda Kota Makassar? Tak ada pernyataan, tak ada tanggapan.
Netizen pun menyerukan agar Wali Kota Makassar yang baru segera turun tangan, dan menindak tegas para pelaku serta aktor intelektual di balik praktik ilegal ini.
(ID Mr)
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
