inetnews.co.id — Presiden Prabowo Subianto menorehkan sejarah baru dengan melantik 961 kepala daerah untuk masa jabatan 2025-2030 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan ini awalnya diperkirakan akan diikuti oleh jumlah kepala daerah yang genap. Namun, angka tersebut menjadi ganjil setelah Wakil Bupati Ciamis meninggal dunia sebelum prosesi pelantikan.
Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk gubernur dan wakil gubernur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) untuk bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
Presiden Prabowo kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan yang diikuti secara serentak oleh seluruh kepala daerah yang dilantik.
“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan segala undang-undang dan peraturan secara selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dilaksanakan langsung di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Prosesi Kirab dan Pemilihan Tanggal Pelantikan
Sebelum prosesi pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih langsung oleh Presiden Prabowo setelah mempertimbangkan beberapa opsi yang tersedia.
“Dari beberapa pilihan tanggal, Presiden Prabowo memilih 20 Februari 2025, yang jatuh pada hari Kamis,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan bahwa pelantikan tetap dilaksanakan di Jakarta karena status ibu kota negara masih melekat, mengingat belum ada regulasi teknis yang mengesahkan perpindahan ibu kota ke Nusantara.
“Selagi Perpres tentang pemindahan ibu kota belum beroperasi, maka ibu kota negara tetap berada di Jakarta,” tegasnya.
Presiden Sampaikan Amanat Khusus
Setelah itu, Presiden Prabowo menyampaikan amanat khusus kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan amanah rakyat.
Pelantikan ini tidak hanya mencatat sejarah karena jumlah kepala daerah yang besar, tetapi juga karena menjadi pelantikan serentak pertama di Istana Kepresidenan. Dengan pelantikan ini, para kepala daerah diharapkan dapat segera bekerja untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dan daerah yang mereka pimpin.
Editor(Id Mr)
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
