inetnews.co.id — Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Jumat (3/1/2025). Aksi ini menuntut transparansi dan keadilan terkait dugaan korupsi yang mencoreng institusi pendidikan.
Aksi ini bermula dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Sulsel tahun 2023. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dinas Pendidikan Sulsel mengalokasikan Rp340.217.620.905,72 untuk belanja peralatan dan mesin dari total Rp421.128.356.932 anggaran belanja modal. Namun, alokasi ini diduga tidak sepenuhnya sesuai prosedur.
Pengadaan Mebel Bermasalah
Temuan utama BPK menyoroti pengadaan mebel untuk SMA Negeri yang dikerjakan oleh CV DPU dan CV BNU. Meja dan kursi yang seharusnya menggunakan kayu kelas I, ternyata hanya memenuhi standar kelas kuat I, kelas awet II, dan mutu II. Akibatnya, Dinas Pendidikan membayar mebel dengan kualitas di bawah standar senilai Rp4.586.196.000.
Pembayaran terakhir kepada penyedia, yakni CV DPU sebesar Rp3.586.836.000 dan CV BNU sebesar Rp1.199.232.000, dilakukan masing-masing pada 30 November dan 17 November 2023. Ironisnya, pembayaran tetap dilakukan meski barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak.
Kondisi ini melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Aturan tersebut mewajibkan semua pengadaan memenuhi aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia yang tepat.
Dalam aksinya, SPMP melayangkan empat tuntutan utama yakni:
- Mengusut tuntas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Dinas Pendidikan Sulsel.
- Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak penyedia barang/jasa.
- Mencopot Kepala Dinas Pendidikan Sulsel sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
- Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu demi menjaga integritas pendidikan.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi berkualitas. “Pendidikan adalah kunci peradaban. Jika anggarannya saja diselewengkan, bagaimana mungkin kualitas pendidikan dapat meningkat?” ujar salah satu orator SPMP di tengah aksi.
Aksi ini membuka mata publik akan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran. Jika dibiarkan, praktik semacam ini akan terus merusak sistem, menjadikan pendidikan bukan lagi sarana mencerdaskan bangsa, melainkan ladang korupsi bagi oknum tak bertanggung jawab.
Sementara itu, salah satu pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel yang menemui para demonstran menyampaikan bahwa semua temuan tersebut sudah ada tindak lanjutnya. “Sudah ditindaklanjuti terhadap dua item kegiatan yang sebelumnya menjadi perhatian. Kegiatan tersebut telah melalui proses pengembalian sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa telah diterbitkan surat perintah untuk menyesuaikan item yang terkait. Surat tersebut mencantumkan pengembalian yang dilakukan kepada pihak terkait sesuai ketentuan.
Editor: Id Rls
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
