inetnews.co.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal Makassar yang menggunakan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2023. Temuan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak yang mendesak penegakan hukum segera dilakukan.
Lembaga antikorupsi Celebes Corruption Watch (CCW) menjadi salah satu pihak yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki temuan tersebut. Ketua Umum CCW, Masryadi, menegaskan pentingnya langkah cepat dari KPK untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait.
“Kami mendesak KPK agar segera menjalankan fungsinya, memanggil pihak terkait, dan melakukan penyelidikan atas temuan hasil audit BPK di rumah sakit tersebut. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk pengusutan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan,” ujar Masryadi, Kamis (2/1/2025).
Masryadi menjelaskan bahwa audit BPK menemukan sejumlah penyimpangan, termasuk kekurangan volume pekerjaan konstruksi yang mencapai miliaran rupiah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak buruk pada kualitas fisik bangunan rumah sakit.
“Kurangnya volume pekerjaan ini bisa berdampak pada kualitas dan keselamatan bangunan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
CCW menilai penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Masryadi menegaskan bahwa hasil audit BPK menunjukkan adanya indikasi kerugian negara yang cukup jelas dan mendesak agar KPK segera mengambil langkah hukum.
“Hasil audit BPK memberikan gambaran tentang potensi kerugian negara. Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi KPK untuk bertindak cepat,” ujarnya.
Ketua Forum Koalisi Rakyat Bersatu (FKRB), Muh Darwis, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap lambannya tindakan hukum dalam kasus ini. Ia mempertanyakan alasan KPK belum mengambil langkah tegas meski temuan BPK telah menunjukkan indikasi kuat penyimpangan.
“Menurut kami, temuan BPK RI sangat valid dan jelas menunjukkan adanya penyimpangan. Apa lagi yang ditunggu oleh lembaga antirasuah? Seharusnya mereka segera turun tangan dan memanggil semua pihak yang terlibat,” kata Darwis.
Ia juga mendukung desakan para aktivis agar KPK segera mengusut dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, keberadaan temuan ini seharusnya cukup untuk memacu tindakan hukum.
“Kami sependapat dengan para aktivis. Temuan ini berpotensi merugikan negara karena adanya indikasi kerugian miliaran rupiah. Apakah KPK tidak peka terhadap hal ini? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur RS UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait temuan audit BPK. Publik masih menunggu langkah konkret dari KPK untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini demi keadilan dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Editor: Mr Tim
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
