inetnews.co.id — Celebes Corruption Watch (CCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) UPT Vertikal Makassar senilai Rp 1,4 triliun. Proyek yang didanai dari anggaran tahun 2023 ini menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan indikasi kejanggalan dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan.
Ketua CCW, Masryadi, menyatakan bahwa hasil audit BPK tersebut harus menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak. “Kami minta KPK untuk segera ke Makassar dan menyelidiki temuan hasil audit BPK. Dugaan penyimpangan senilai miliaran rupiah ini harus diusut tuntas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (28/12/2024).
Masryadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek bernilai besar seperti pembangunan RS UPT Vertikal Makassar. “Proyek bernilai triliunan ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. Jika ada penyimpangan, dampaknya akan merugikan masyarakat secara luas,” tambahnya.
Menurutnya, temuan BPK dapat menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap kemungkinan praktik korupsi yang lebih besar. “KPK tidak boleh tinggal diam. Temuan BPK ini bisa dijadikan bukti awal untuk menggali lebih dalam,” pungkasnya.
Desakan Pemanggilan Direktur dan PPK
Selain itu, Ketua CCW ini juga meminta agar Direktur RS UPT Vertikal Makassar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan anggaran. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik yang semakin berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Direktur Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar belum memberikan tanggapan meskipun pihak media telah mencoba menghubungi untuk konfirmasi.
Masryadi berharap, desakan ini dapat menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan masyarakat. “Kami percaya bahwa KPK mampu menangani kasus ini dengan profesional dan transparan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena lambannya penanganan kasus korupsi,” tutup Masryadi.
Latar Belakang Temuan BPK
Dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan RS UPT Vertikal Makassar mencuat setelah BPK RI menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan. Beberapa indikasi kejanggalan mencakup proses pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
Editor: Mr/Tim
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
