inetnews.co.id — Debat publik putaran pertama untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Enrekang berlangsung dengan sangat seru dan penuh adu gagasan antara ketiga pasangan calon (Paslon).
Acara ini digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Rahmatul Asri, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Minggu (27/10).
Meskipun berlangsung ketat dengan uji wawasan yang tajam, suasana tetap terasa dingin, teratur, dan penuh sopan santun.
Tiga pasangan calon yang tampil dalam debat ini adalah Paslon 01 “Ramah” yang terdiri dari Mitra Fakhruddin MB dan Mahmuddin, Paslon 02 “Ayo Kawan” yang diwakili oleh H. Muh. Yusuf Ritangnga dan Andi Liwang Latinro, serta Paslon 03 “Sahabat” yang beranggotakan Irpan, SE dan Dermawan Antho Marjanu.
Suasana Debat yang Hidup, Didukung Massa yang Membludak
Setelah penyampaian visi misi dari ketiga pasangan calon, acara berlanjut dengan sesi yang paling dinanti oleh pendukung masing-masing, yaitu adu gagasan dan wawasan.
Masing-masing paslon saling mengajukan pertanyaan serta memberikan penjelasan terkait isu-isu penting yang dihadapi masyarakat Enrekang.
Acara debat yang dihadiri ribuan warga ini dipantau ketat oleh aparat keamanan, termasuk personil TNI DIM 1419 dan Polres Enrekang, serta jajaran Polsek Cendana, Polsek Maiwa, dan Polsek Enrekang.
Pagar pembatas di area gedung acara diterapkan dengan ketat untuk mengatur massa yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Enrekang.
Di luar gedung, kondisi jalan poros antarprovinsi di sekitar Ponpes Rahmatul Asri terlihat penuh sesak dengan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, yang parkir sepanjang 2 km.
Hal ini menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi acara, dengan pengaturan lalu lintas yang agak kesulitan mengatasi volume kendaraan yang begitu besar.
Sorotan Isu Konflik Agraria dan Penyelesaian Kasus Perusahaan PT PN XIV Maroangin
Salah satu topik yang menarik perhatian dalam debat adalah soal penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT PN XIV Maroangin terkait sengketa lahan. Paslon 01, yang diwakili oleh Mitra Fakhruddin, menjelaskan bahwa konflik ini bukan hanya terjadi di Enrekang, tetapi juga melibatkan perusahaan negara di seluruh Indonesia.
Mitra menyampaikan, jika terpilih nanti, mereka akan menawarkan solusi melalui transmigrasi lokal untuk masyarakat yang terdampak, sehingga warga setempat bisa mencari penghidupan baru.
“Jika keluarga kita yang mencari penghidupan di lahan tersebut, kami akan mengupayakan program bagi warga tersebut,” kata Mitra dari Paslon 01.
Sebaliknya, Paslon 03 yang diwakili oleh Dermawan Antho Marjanu menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya, yang melegitimasi ulang perpanjangan izin HGU lahan tersebut, adalah langkah yang keliru. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan kerusakan lahan rakyat.
“Jangan korbankan rakyat kita,” tegas Dermawan.
Debat Terkait Masalah Keuangan Daerah dan Penyelesaian Utang
Isu besar lainnya yang menjadi sorotan adalah persoalan utang daerah yang cukup fantastis. Paslon 02, yang diwakili oleh Andi Liwang Latinro, menanggapi dengan mengusulkan bahwa untuk mengatasi hutang tersebut, pihaknya akan berusaha mencari tambahan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, mengingat Prabowo Subianto sebagai Presiden.
“Kami akan mencarikan solusi dengan berusaha mendapatkan tambahan anggaran dari pusat, karena Prabowo sudah menjadi presiden,” ujar Andi Liwang.
Sementara itu, calon bupati dari Paslon 02, H. Muh. Yusuf Ritangnga, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pengetatan pada kegiatan seremonial dan event-event yang tidak penting guna menghemat anggaran daerah.
Saling Tuding Masalah Pengelolaan Dana
Pada kesempatan ini, Paslon 02 juga menyerang Paslon 01 mengenai masalah pengelolaan dana sertifikasi guru tahun 2024. Andi Liwang Latinro menyoroti bahwa dana yang diterima untuk triwulan ketiga seharusnya digunakan untuk sertifikasi guru di triwulan tersebut, namun ternyata dana tersebut digunakan untuk membayar hutang sertifikasi guru di triwulan kedua.
Paslon 01 membantah tudingan tersebut, dengan Mitra Fakhruddin menjelaskan bahwa dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diperoleh Pemda Enrekang merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat dengan bunga 0%. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan di Kecamatan Maiwa, yang dianggap sangat penting untuk peningkatan ekonomi daerah.
Namun, Paslon 03, yang diwakili oleh Dermawan Antho Marjanu, kembali menyerang Paslon 01 dengan menuduh bahwa penggunaan dana sertifikasi untuk kegiatan lain adalah sebuah kesalahan.
“Dana sertifikasi guru seharusnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain. Begitu juga dengan dana PEN yang telah salah peruntukannya pada proyek-proyek yang tidak membangun ekonomi daerah,” ujar Dermawan.
Penutupan dan Harapan untuk Pilkada yang Lebih Baik
Debat publik putaran pertama ini menampilkan dinamika yang sangat menarik dan penuh dengan adu wawasan. Meski penuh ketegangan, masing-masing paslon tetap menjaga suasana tetap terkontrol dengan sikap sopan dan saling menghargai.
Debat ini memberikan gambaran jelas tentang visi dan misi masing-masing calon dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Enrekang, terutama dalam hal konflik agraria, utang daerah, serta pengelolaan keuangan daerah.
Meskipun suhu politik semakin meningkat menjelang pemilihan, acara ini menggarisbawahi pentingnya dialog konstruktif dan adu gagasan yang sehat dalam demokrasi. Para pendukung masing-masing paslon berharap agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang 2024 dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka.
Editor: Id/Mas
Follow Berita Inetnews.co.id di Google News
