inetnews.co.id, Rapat paripurna Penyampaian RAPD perubahan tahun 2024 di waktu last time ketentuan batas penetapan yang diatur Mendagri RI pada akhir 31 September 2024 harus sudah ditetapkan paripurna DPRD Enrekang.
Paripurna dan proses pembahasan KUA PPAS perubahan 2024 yang pertama oleh DPRD Enrekang hasil Pilcaleg 2024
dan masa bhakti 2024-2029 langsung dihadapkan sandungan ruwetnya kas daerah dan beban hutang yang besar.
Ditengah beban hutang anggaran pihak ketiga 74 milyar dan cicilan PEN ditaksir masih diangka 350 milyar menyebabkan asumsi belanja akan stagnan bahkan cenderung cash flow keuangan daerah menjadi kolap.
Dalam pandangan ketujuh fraksi DPRD Enrekang tak satupun fraksi menyambut pertumbuhan positif untuk tahun 2024 dan masa 5 tahun kedepan l, akibat salah kelola anggaran era masa lalu dan masa saat ini.
Dalam pandangan fraksi Nasdem dibacakan Mukhlis,SE target perbaikan fiskal untuk dikaji setelah perkembangan ekonomi kecil yang saat ini tak berjalan positif, dan diminta Pemda Enrekang punya komitmen kuat pada akselerasi UMKM.
Fraksi Nasdem diketuai Umar,SH, Pemda Enrekang tetap berkomitmen dalam peningkatan ekonomi rakyat melalui UMKM. Perolehan sektor penerimaan dan pendapatan agar dikaji dengan riil serta penyelesaian hutang tahun 2023 yang belum diselesaikan
“melihat realisasi belanja program APBD 2024 yang sangat rendah, tentu sangat diharap eksekutif pro aktif dan kreatif sehingga mampu menyelesaikan beban hutang yang sangat besar,” kata legislator Nasdem Mukhlis,SE
Fraksi Golkar dibacakan Hendri menyatakan perlunya kerja nyata dalam peningkatan PAD sebagai cerminan naiknya pendapatan masyarakat. Peningkatan dana DAU dan DAK.
“Target PAD Enrekang tak pernah mengalami perbaikan riil hanya asumsi semata,”ujar Henri.
Fraksi PPP Bintang,sebagai fraksi baru hasil Pilcaleg 2024, pandangan dibaca Runjaya Kasmidi mengatakan, dalam Ranperda perubahan TA 2024 bertolak dari KUA PPAS-P, seperti sektor PAD ini angka target perlu ditinjau.
Target PAD APBD pokok 142 milyar saat ini per September tercapai 40 milyar, sisa waktu 3 bulan dalam APBD-P target naik lagi 342 milyar.
“target pendapatan dalam APBD Pokok saja tidak tercapai dari target semula, jadi kreasi ini harus dikaji secara benar bersumber potensi produktif sehingga data benar,”sesalnya.
Fraksi PKB dibacakan legislator PKB Makin mengatakan, fraksi kami selama proses pembahasan KUA PPAS-P telah mempertanyakan pendapatan sebesar 203 milyar.”ingin tau, terkait peningkatan PAD yang ditarget tidak rasional sebesar 203 milyar kami ingin tau dan kejelasan eksekutif,”pintanya.
Fraksi PKS dibacakan Asrul Annas Nasir, mengoreksi masih tingginya sumber keuangan ketergantungan pada sumber dana pusat.
“sudah seharusnya berkreasi disetiap program OPD yang dikucur anggaran,
jika itu tepat sasaran, akan mampu menggerakkan sumber ekonomi daerah,
ekonomi masyarakat bergerak, tapi faktanya ekonomi rakyat mandek,” sesal Asrul.
Fraksi Nurani Demokrat juga fraksi terbilang baru diketuai oleh Rahmat,SPd pandangan fraksi dibacakan Hairul ST mengatakan, untuk menyelesaikan hutan pihak ketiga dan menyelesaikan hak ASN yang belum diterima.
Fraksi PAN dibacakan Ismail Hamid , meminta eksekutif agar APBD- P 2024 merasionalisasi belanja, mengkaji mendalam karena carut marut pinjaman PEN yang salah dalam kajian.
Pemanfaatan PEN untuk dikaji tuntas, karena beban pinjaman PEN ini telah mempengaruhi signifikan akselerasi belanja daerah.
“pinjaman ini dikaji dan merasionalisasi belanja, supaya kinerja anggaran daerah berjalan sehat,”kata Ismail Hamid.
Jawaban dari eksekutif oleh Pj.Bupati Enrekang Dr.H.Baba,SE.MM secara lengkap dan mencengangkan akan di publis pada edisi lain.(mas)
