Menelaah Polri Dalam Menjalankan Tugas Berinovasi Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Dan Cegah Rawan Kamtibmas
Nasional

Menelaah Polri Dalam Menjalankan Tugas Berinovasi Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Dan Cegah Rawan Kamtibmas

 

Oleh : Syamsul Holiq

inetnews.co.id. Kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana alam, merupakan bentuk representasi hadirnya aparat kepolisian di tengah masyarakat dalam memberi bantuan tenaga dan fikiran guna menyelesaikan masalah tanpa mengundang masalah baru.

Dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan dampak bencana alam yang terjadi di hampir seluruh daerah di Nusantara selalu beriringan pula munculnya kreatif masyarakat sekitar menjual jasa berkemasan membantu keadaan yang terjadi.

Pemanfaatan jasa lokal bahkan non lokal tak jarang oknum dari luar daerah bencana muncul praktek sumbangan sukarela dibahu jalan raya menarik uang pungutan atau sumbangan sukarela yang menjamur.
Dalam perilaku ini, sepanjang ruas jalan yang dilewati tak jarang oknum penarik uang jasa muncul disejumlah titik rawan kejadian tanpa pengawasan kepolisian.

Praktek mereka menarik recehan upeti jasa tanpa terkesan memaksa tapi sebagai pengatur laiulintas beroperasi siang malam secara bergantian.

Bagi kalangan pengguna jalan raya bahkan kerap muncul rasa kekhawatiran, akibat dari praktek jasa mengatur lalulintas tak mendapat uluran uang mengisi kotak kardus yang disiapkan.

“Diresahkan itu ya, karena ada kesan pemaksaan jika tak diberi uang berkata nada protes menghujat, diberipun tak puas dengan seribu atau dua ribu, ada oknum begitu, bahkan tak jarang melempari kendaraan,”aku sumber pengemudi.

Fenomena perilaku sosial dan kerawanan Kamtibmas di wilayah bencana alam kabupaten Enrekang (Sulsel) upaya- upaya manajemen risiko bencana alam dilaksanakan jajaran Polres Enrekang.

Seperti Bimtek Mitigasi Bencana alam, Peningkatan Kamtibmas melalui CCTV, penyebaran bantuan paket sembako wilayah terdampak bencana, memberi atensi wejangan dan himbauan.

Inovasi melakukan manajemen risiko bencana alam oleh Kapolres Enrekang AKBP.Dedi Surya Dharma,SH.SIK.MM sosialisasi dan penyuluhan Bimtek Mitigasi untuk pencegahan resiko bencana alam dilakukan pada sejumlah Polsek dan tokoh masyarakat.

Bimtek Mitigasi sebagai penguatan peran Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengeliminir resiko kerugian harta benda dan jatuhnya korban jiwa dimasa bencana alam di wilayah Enrekang.

Termasuk merespon keluhan kelakuan “Penarik Sumbangan” yang menjadi sorotan masyarakat dimasa bencana alam. Bentuk hambatan lalu lintas akibat bencana alam tersebut spontan memunculkan kreatifitas minta sumbangan yang dilakukan buka prakrek 1 x 24 jam bergantian oleh “Penarik Sumbangan”.

“Kita respon cepat fenomena tarik sumbangan di jalanan saat bencana, ada ditengah kota bahkan praktek di titik ruas jalan longsor “Penarik Sumbangan” siapkan kotak kardus minta sumbangan pada para pelintas jalan provinsi, tidak dibiarkan karena meresahkan para sopir angkutan termasuk Angkutan antar daerah dan provinsi, jika dilakukan sukarela demi membantu masyarakat dan pengguna lalulintas supaya lancar seperti selain mengatur kendaraan lewat juga penimbunan ringan, mengurangi genangan air di lokasi itu jasa mereka sehingga tetap kita respon silahkan dan terpantau ,” kata AKBP. Dedi Surya Dharma,SH.SIK. MM.

Dalam kegiatan tersebut, sumber praktek “Penarik Sumbangan” disinyalir adanya unsur pemaksaan setelah dikonfirmasi bukan kegiatannya murni membantu pengendara dikala sering timbul kemacetan panjang.

Apalagi di suasana malam hari, kita turun membantu dan imbalan sukarela , uang yang terkumpul dipakai biaya operasi seperti Senter, Baterei, makan minum dan upah jasa mereka sementara petugas kepolisian yang bisa mengatur sudah tidak dimungkinkan 1 x 24 jam,”ujar warga Zainal mengaku selaku komandan lapangan “Penarik Sumbangan” poros Kulinjang Kecamatan Enrekang.

Dijalan longsor pada umumnya digunakan ruas jalan satu arah menjadi awal kemacetan akibat buka tutup jalan.

Personel kepolisian, tak jarang bertugas dimasa jam dinas mampu berperan baik ketika kejadian longsor jalan diluar jam dinas,malam hari atau hari libur.

Begitupun ketika masa tanggap darurat bencana alam, anggota Polres/Polsek diwilayah hukum Polres Enrekang, segenap personel terbaiknya sibuk melakukan penyelamatan harta benda, evakuasi warga,membuat tenda darurat, dapur lapangan hingga sarana dan prasarana penunjang dalam menjaga Kamtibmas tetap kondusif.

Sebagai wilayah yang memang rentan terjadi bencana alam selain memperkuat manajemen risiko bencana, tak disangkal muncul dilema berindikasi kelemahan pengawasan akibat keterbatasan personel dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai early warning dalam penanggulangan bencana di tingkat Polres Enrekang bahkan beberapa Polres di Tanah Air

Sebagai referensi bentukan 91 Command Center yang mungkin agak sulit diadopsi sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dengan hadirnya aplikasi ASAP Digital Nasional.

Seluruh polres jajaran tak semuanya berkecukupan termasuk Polres Enrekang menyediakan alat canggih itu karena kendala geografis , anggaran dan terbatasnya SDM atau personel.

Jika untuk kegunaan mendukung Kamtibmas seluruh desa diwilayah hukum Polres Enrekang berkat inovasi Polres Enrekang sudah memiliki 2 unit CCTV dijalan desa yang bisa memonitor jika terjadi perilaku kriminal.

Untuk itu upaya Polres Enrekang bersama segenap 112 Kepala Desa pada 12 Kecamatan,mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Namun yang lebih penting bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan masyarakat secara maksimal.

Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat muncul dilematis dalam menciptakan keamanan dengan kebutuhan masyarakat.

Ternyata membangun kemitraan dengan membangun cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban tidak tergantung pada Polisi dilakukan oleh mereka sendiri justru diprotes.

Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat menjadi dilematis.

Dalam menghadapi persoalan yang adanya praktek tarik sumbangan oleh warga masyarakat sendiri di sekitar lokasi kejadian khususnya gangguan lalulintas akibat longsor yang lebih bijak menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah dan fenamena sosial serta keamanan dilingkungannya yang beritikad membantu mungkin tak sepenuhnya bisa dilarang meski dikeluhkan dan tetap dipantau dan dibina oleh aparat Kepolisian.

Namun yang lebih penting bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal.(mas)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video