Awasi Dana Desa Kejari Enrekang Sosialisasi Jaksa Jaga Desa Bagi Para Kades Dan 56 Pj. Kades
Nasional

Awasi Dana Desa Kejari Enrekang Sosialisasi Jaksa Jaga Desa Bagi Para Kades Dan 56 Pj. Kades

inetnews.co.id. Gelar sosialisasi penerangan hukum Jaksa Jaga Desa untuk membangun penegakan hukum yang humanis digelar Kejaksaan Negeri Enrekang bersama Dinas PMD Enrekang.

Peserta 112 Kades termasuk didalamnya 56 Pj.Kades berstatus ASN se kabupaten Enrekang bertempat di pendopo Rujab Bupati 11 Juni 2024.

Kabid. Pemdes (dinas PMD) Lubis Rahman katakan, adanya sosialisasi Jaksa Jaga Desa akan memberi pendampingan, pengawasan dan pengawalan pemanfaatan dana desa bagi kelancaran pembangunan desa.

“Sosialisasi hukum Jaksa jaga desa dapat memberi manfaat yang bertujuan kinerja kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun terlaksana tidak terindikasi penyimpangan,”kata Lubis Rahman,S.Sos (11/06/24).

Pada kesempatan itu materi disampaikan Kasi Intel Muh. Endriyadi Jufri,SH lebih pada penerangan dan pencegahan pelanggaran Hukum bagi segenap kepala desa dan pejabat terkait serta elemen masyarakat lainnya menghindari potensi penyelewengan dana desa.

“Jaksa Jaga Desa ini perintah langsung Kejaksaan Agung dasar hukum UU nomor 11 tahun 2021 dan MoU Menteri PDT dengan Kejagung tahun 2018 ditindaklanjuti INSJA nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI membangun kadarkum jaksa jaga Desa,” katanya.

Pula kasi Intel Muh. Endriyadi beberapa potensi penyelewengan dana desa yakni perbuatan Mark up belanja pembayaran atau pengadaan tidak sesuai spesifikasi,
penggelapan honor aparat Desa, dana desa untuk pribadi, penyediaan dana desa kepada pejabat atau elemen lainnya.

Lalu pengadaan fiktif, kongkalikong pembelian material bahan bangunan, pembangunan dan desa tidak sesuai peruntukan,kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan.

“Hal itu dikarenakan keuangan desa potensi Tindak Pidana Korupsi dan pencegahannya oleh kejaksaan Negeri, agar para kades lebih profesional tanpa melanggar hukum agar pembangunan desa lebih maju,”jelas Muh. Endriyadi.

Dalam sesi tanya jawab Kasi Intel menekankan himbauan bagi Kades dan perangkatnya ,BPB desa mengikuti mekanisme perrancaan desa yang akuntabel mulai dari RPJM Desa,RKP Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa bersama BPB Desa.

“Prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa,”pintanya.

Terkait Kajari Enrekang Padeli SH. MHum menambahkan, ini perintah Kejagung RI melalui INSJA nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan RI membangun kadarkum jaksa jaga Desa menjadi tekad Presiden Jokowi dilanjut Presiden terpilih pula.

“Ini tidak ada kaitannya dengan politik ya, semua untuk membangun penegakan hukum yang humanis dan bertujuan baik. Kalau semua Kades tertib administrasi jadi tidak mungkin berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH),”tegas Kajari Enrekang Padeli,SH. MHum (mas).

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video