Dirjen Pajak Suryo Utomo : Pembayaran Pajak Daerah Tidak Di-Carry Forward Ke Tahun 2024
Uncategorized

Dirjen Pajak Suryo Utomo : Pembayaran Pajak Daerah Tidak Di-Carry Forward Ke Tahun 2024

inetnews.co.id, Jakarta. Anggaran Pendapatan San Belanja Negara (APBN) 2023 kembali tercatat defisit pada 12 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan defisit APBN mencapai Rp 35 triliun atau 0,17% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“APBN defisit Rp 35 triliun atau 0,17% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023).

Adapun penerimaan negara sebesar Rp 2.553,2 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.588,2 triliun. Realisasi pembiayaan adalah Rp 289,6 triliun. Sementara keseimbangan primer surplus Rp 378,6 triliun.”Ini adalah hal yang positif,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebutkan bahwa sejauh ini sudah terdapat 19 kantor wilayah DJP yang telah memenuhi target APBN, namun jika berdasarkan target Perpres belum ada kanwil yang mencapai target.

Maka dari itu, DJP akan terus bergerak untuk memenuhi target terbaru penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Perpres, sehingga dalam waktu dua minggu terakhir pada tahun ini pengawasan pembayaran pajak akan ditingkatkan.

Suryo menjelaskan, pengawasan tersebut dilakukan pada pembayaran PPh Masa Badan Usaha yang biasanya dilakukan pada tanggal 15 setiap bulan, serta pembayaran PPN masa yang biasanya dilakukan pada tanggal 29 setiap bulan.

Terindikasi Realisasi Pajak daerah kabupaten/kota di Sulsel masih terendah berada di kabupaten Enrekang selama 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan dan realisasi yang rendah

“Ini yang kami terus pastikan agar pembayaran tidak di-carry forward ke tahun 2024,” ucap Suryo.

Terkait penerimaan pajak per 12 Desember 2023 Menkeu RI apresiasi, telah melewati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.718 triliun, yakni mencapai Rp 1.739,84 triliun atau 101,3 persen dari APBN.

Realisasi penerimaan pajak yang tumbuh 7,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) tersebut terutama didukung oleh kinerja ekonomi yang baik.

“Seluruh kelompok pajak tumbuh positif kecuali pajak penghasilan (PPh) migas yang mengalami kontraksi akibat moderasi harga minyak bumi dan gas alam,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Desember 2023.

Meski telah mencapai target APBN, Menkeu menuturkan realisasi tersebut masih merupakan 95,7 persen dari target revisi yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2022, yakni sebesar Rp 1.818,2 triliun.

Untuk itu, dirinya berharap dalam waktu dua minggu ke depan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mencapai target terbaru itu.

Sri Mulyani memerinci, kelompok pajak yang mencatatkan pertumbuhan positif yakni PPh non migas sebesar 6,72 persen (yoy) menjadi Rp 951,83 triliun atau 108,95 persen dari target.

Serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 8,78 persen (yoy) menjadi Rp 683,32 triliun atau 91,97 persen dari target.

Pertumbuhan positif turut dialami oleh kelompok pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya sebesar 38,99 persen (yoy) menjadi Rp 40,34 triliun atau setara dengan 100,82 persen.

Sementara untuk kelompok PPh migas tercatat mengalami kontraksi sebesar 11,85 persen (yoy) menjadi Rp 64,36 triliun.”Namun realisasi kelompok PPh migas ini telah menembus target, yakni 104,75 persen,” tuturnya. (mas)

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video